Katib PBNU Sampaikan Dua Kejadian Luar Biasa Saat NU Didirikan
Menes, NU Online Banten
Terpilihnya Mathlaul Anwar Lii Nahdlatil Ulama (MALNU) Menes menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Halaqah Fikih Peradaban. Karena, Menes merupakan tempat bersejarah bagi Nahdlatul Ulama. Dan pernah menjadi tuan rumah Mukatamar NU Ke-13 pada tahun 1938. Pada momen tersebut muncul benih berdirinya organisasi perempuan Muslimat Nahdlatul Ulama.
Demikian disampaikan olehnya Katib Syuriah PBNU KH Sarmidi Husna pada saat Halaqah Fikih Peradaban yang diselenggarakan pondok pesantren Ma’had Al-Mu’awanah Mathlaul Anwar Li Nahdlatul Ulama (MALNU) Menes, Pandeglang, Banten, pada hari Ahad (11/09/2022).
Ia mengatakan, halaqah fikih peradaban yang digagas PBNU dilatarbelakangi dua kejadian luar biasa pada saat NU didirikan. Pertama, runtuhnya Khilafah Turki Utsmani dan dampaknya pada kehidupan politik (siyasah) keagamaan di seluruh dunia.
“Saat itu dunia Islam menjadi tidak punya pegangan imamah yang jelas. Sehingga ada kekosongan imamah yang berdampak pada masalah tatbiqus syari’ah. Oleh karenanya dunia butuh peradaban politik yang baru karena ada beberapa masalah yang mesti direspon di antaranya masalah imamah dan wilayah (batas daerah, negara, bangsa), kemanusiaan dan globalisasi,” tutur KH Sarmidi Husna.
Kedua, sejak saat itu Kiai-kiai NU sudah mulai merintis peradaban baru yang luar biasa tentang emansipasi peran perempuan. Antara lain pada momen muktamar ke 13 NU ada dua orang tokoh perempuan ulama berpidato di depan ulama laki-laki.
“Isi pidato menuntut kesetaraan hak perempuan dalam pendidikan. Peristiwa seperti ini belum ada di forum pertemuan di belahan dunia manapun,” jelas KH Sarmidi.
Halaqah Fikih Peradaban, menurut KH Sarmidi Husna adalah usaha NU dalam merespon beberapa masalah tersebut pada era ini. Tema negara bangsa pada halaqah kali ini di antaranya akan membincangkan tentang status warga negara non-Muslim di negara bangsa. Bagaimana harus menyebutnya dan bagaimana memberikan status untuknya menurut hukum Islam.
“Halaqah fikih peradaban juga bagian dari rangkaian usaha untuk mendapat masukan dari ulama di berbagai daerah mengenai masalah-masalah di atas untuk selanjutnya akan dirumuskan di forum R20 dengan harapan bisa menjadi acuan peradaban baru yang lebih kondusif, aman dan sejahtera. Penting menyapa ulama. Karena ulama yang punya otoritas untuk memberikan jawaban untuk masalah-masalah tersebut,” Tandas KH Sarmidi
Sementara itu, Ketua Lakpesdam PBNU masa khidmat 2015-2021 Rumadi Ahmad, mengatakan bahwa halaqah fikih peradaban merupakan program yang diluncurkan oleh PBNU dalam rangkaian rangkaian Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU. Program ini akan dilaksanakan di 250 titik se-Indonesia selama lima bulan. Puncaknya akan digelar Muktamar Fiqih Peradaban pada Januari 2023 mendatang.
"Halaqah Fikih Peradaban didorong agar kiai-kiai NU memulai kembali perbincangan tentang fikih peradaban. Tidak hanya memikrkan keadaan di Indonesia tetapi juga di dunia. Juga agar warga kultural NU di bawah tidak ketinggalan dalam percakapan seperti ini. Selain itu Halaqah fikih peradaban ini diselenggarakan untuk menjaring aspirasi Kiai NU mengenai tema ini," ungkapnya.
Menurut Rumadi Ahmad, saat ini dunia sedang mengalami perubahan besar. Perubahan ini membawa implikasi besar di semua agama. Agama harus melihat mengakselerasi, mengkontekstualisasikan ajarannya supaya tidak dipandang sebagai penghambat kemajuan.
“Bagaimana agama bisa menjawab persoalan-persoalan baru semacam ini. Dan NU sebagai kelompok besar harus bisa meresponnya lewat agenda Halaqah Fikih Peradaban seperti ini,” ujar Rumadi.
Tujuan lain dalam menghidupkan kembali percakapan seperti ini, kata Rumadi, merupakan salah satu cara untuk membangun platform kampanye praktek baik penyelenggaraan negara bangsa kepada dunia. NU punya otoritas untuk mengajak kampanye perdamaian supaya kehidupan dunia tidak diwarnai peperangan. Halaqah fikih peradaban membangun energi bersama untuk mencapainya.
Kendati demikian, Pengasuh Pondok Pesantren Ma’had Al-Mu’awanah KH Uuf Zaki Gufron mengunkapkan harapan agar halaqah fikih peradaban ini menghasilkan poin yang maslahat untuk umat. Serta, pakar politik NU dapat memiliki karakter politik yang luwes, bijaksana dan moderat sebagaimana yang didapat dipelajari dari para ulama terdahulu.
“Seperti dari kisah imam Syafii yang memberikan jawaban diplomatis saat diadili oleh Hakim pada zaman kholifah al-Ma’mun tentang status hadits atau qodim al-Qur’an,” tandasnya.
Halaqah Fikih Peradaban kali ini diisi oleh para narasumber dari Pengurus Pusat PBNU dan PWNU Banten. Diantaranya, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU tahun 2015-2021 KH Rumadi Ahmad, Katib Syuriah KH Abdul Moqsith Ghazali, Ketua RMI PWNU Banten KH Imaduddin Utsman dan M Idris Mas’udi.
Turut hadir memberikan sambutan Katib Syuriah PBNU KH Sarmidi Husna dan Pengasuh Pondok Pesantren Ma’had Al-Mu’awanah KH Uuf Zaki Gufron.
