Tangerang Selatan, NU Online Banten
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji memaparkan bahwa tim pemantau Bansos yang dibentuk oleh PBNU. Menemukan beberapa potensi kebocoran tertutupnya data penerima bantuan di level pemerintah kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Transparansi data menjadi mutlak jika pemerintah ingin dibantu dalam pemantauan distribusi bansos ini.
Hal tersebut disampaikan saat diskusi rutin sebulan sekali oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Tangerang Selatan. Diskusi Virtual Open Government Forum 2021, mengusung tema 'Kajian Strategis Bersama Pemerintah dan Masyarakat untuk Kemajuan Kota Tangerang Selatan dan Kemaslahatan Warga'. Sabtu, (14/8).
Ketua Lakpesdam NU Tangsel Mustadin Taggala mengamati pandemi melahirkan berbagai perosalan, diantaranya adalah kemiskinan. Sebelumnya, Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerjunkan 191 relawan untuk memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang digulirkan pemerintah. Relawan tersebut merupakan para pengurus Lakpesdam di 15 provinsi di Indonesia.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tangsel, KH Abdullah Mas’ud mengatakan kemitraan antara pemerintah dalam Hal ini Kemensos RI dengan NU Tangerang Selatan dan seluruh ormas yang ada, menjadi upaya strategis dalam membantu pemerintah menyukseskan program bantuan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, KH Abdullah Mas’ud mengungkapkan Peran NU akan terus mengawal program bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran, kami juga akan membantu melakukan cross check ketepatan bansos yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat dan akan menyampaikan secara langsung kepada Kemensos RI jika kami menemukan adanya penyimpangan di tengah masyarakat.
Salahuddin Yahya menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini kemensos terus melakukan evaluasi, perbaikan dan percepatan proses penyaluran bantuan sosial. Pada periode awal kami Kemensos fokus pada percepatan penyaluran bantuan, saat ini selain percepatan, Pemerintah juga sangat fokus dengan ketepatan sasaran bantuan.
“Kami sangat concern jika ada info kebocoran bantuan, dan Menteri Kami Ibu Risma sangat detil mengontrol jika ada informasi-informasi penyalahgunaan atau kebocoran bantuan kepada masyarakat” papar Salahuddin Yahya.
Diskusi daring ini diisi oleh berbagai narasumber. Diantaranya Dr. Salahuddin Yahya, M.Si (Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial/PDBS Kemensos RI), dan H. Abdullah Ubaid Matraji, MA. (Wakil Ketua PCNU Tangsel/Komnas JPPI) dan dimoderatori oleh Abdul Aziz, M.Psi (Dosen UNUSIA).
Editor : Ari Hardi
