Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bawah kepemimpinan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan sepanjang 2023 mendapat 27 penghargaan bergengsi. Ada raihan Adipura, Karya Sakti Satpol PP, Opini WTP ke 11, Kota Layak Anak, Daerah Tertib Ukur, Kota Peduli HAM, Badan Publik Informatif, Kota Peduli HAM, Kota Paling Inovatif, sampai Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Predikat Pertama se-Provinsi Banten.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie bangga dengan capaian yang dihasilkan. Menurut Bang Ben (sapaan akrabnya), puluhan penghargaan yang didapat buah dari kerja keras jajarannya. Itu bisa didapat karena ada kerja tim yang solid, tangguh serta pantang mundur. Etos kerja ini yang membuat capaian positif diraih Pemkot Tangerang Selatan.
“Puluhan penghargaan yang didapat jadi bukti kalau proses tak menghianati hasil. Ini kerja tim dan hasilnya kita bisa didapatkan. Ada apresiasi yang harusnya menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi,” katanya.
Ia pun meminta hasil positif yang didapatkan pada tahun lalu bisa menular tahun ini. Sehingga prestasi yang didapatkan bisa lebih baik lagi. Bahkan, bisa bertambah, misal tahun lalu ada 27 penghargaan, tahun ini bisa bertambah. Jika ini dapat dilakukan tentunya akan baik untuk ke depannya.
“Kita ini kerja layanan publik. Bagaimana bisa mengadministrasikan program yang sudah disusun bisa diterapkan sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rentetan penghargaan yang diberikan adalah implementasi program yang kita gagas bersama-sama,” ujarnya.
Pada bagian lain, Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menyinggung penghargaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pilar menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan yang diraih. Baginya, ini merupakan komitmennya dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pilar mengungkapkan, komitmen Pemkot ditunjukkan mulai dari perencanaan penganggaran, hingga program kegiatan dan penerapan kebijakan kepada seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, mengapresiasi setinggi-tingginya. kepada Kementerian Lembaga, Pemerintah daerah dan seluruh pihak yang telah menerapkan strategi pengarusutamaan gender dan melindungi hak perempuan di wilayah masing masing.
Anugerah Parahita Ekapraya adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Daerah Paling Inovatif
Tak hanya kesetaraan gender, Pemkot Tangsel juga menjadi Kota Terinovatif 2023. Walikota senang dapat pengharagaan itu. Pihaknya berkomitmen untuk terus berinovasi dalam rangka pelayanan publik.
"Soal inovasi itu sudah menjadi hal penting dalam memimpin suatu pemerintahan. Serta memberikan kemudahan terutama pelayanan publik bagi masyarakat," ucap Benyamin usai menerima penghargaan di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.
Hal itu dapat terlihat dari kemudahan masyarakat dalam melakukan pembuatan keadministrasian kependudukan. Tak hanya itu, lewat inovasinya seperti 3/O yakni offline, online, ojol juga membuktikan masyarakat merasakan inovasi tersebut.
"Kita bisa lihat soal pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan di Mal, ada juga offline, online dan ojol, belum lagi kita juga ada Mal Pelayanan Publik yang memudahkan, dan jemput bola yang dilakukan oleh Disdukcapil," ujarnya.
Tak berhenti disitu, Benyamin juga terus berkomitmen menghadirkan inovasi. Ditambah dengan perkembangan digital yang terus tumbuh di era saat ini. "Zaman sekarang semua pelayanan harus berbasis teknologi, sehingga masyarakat merasakan kemudahan dan kecepatan dalam setiap pelayanan yang kita hadirkan," tutupnya.
Kota Peduli HAM
Selain kota paling inovatif, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia ke-75. Benyamin mengucapkan rasa syukurnya karena kembali meraih prestasi membanggakan. Baginya, penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk terus menghasilkan pelayanan yang peduli akan HAM.
"Alhamdulillah sejak 2016 mendapatkan penghargaan ini. Semoga capaiannya ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya," ucap Benyamin.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan bahwa apa yang telah diraih dapat terus ditingkatkan terutama dalam menerapkan landasan HAM untuk setiap tugas, dan pelayanan yang diberikan. "Sehingga tugas pemerintahan selalu kita mengupayakannya paling tidak sederhananya dalam rangka tugas kita mengatur dan melayani. Konstruksinya komprehensif, pentahelix, konsepnya demikian untuk memudahkan capaian tujuan bersama," ujarnya.
Komitmen Tingkatkan SDM
Barometer meningkatknya pelayanan publik Pemkot Tangsel adalah baiknya kualitas sumber daya manusia (SDM). Nah, untuk mewujudkan itu tentu harus ada komitmen pemkot Tangsel agar layanan bisa kian baik.
Makanya, sejumlah langkah dilakukan seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala, melakukan terobosan dalam bidang layanan, hingga ritme kerja yang profesional.
Capaian terus digenjot dan hasilnya bisa terlihat dari penghargaan yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
Pemkot Kota Tangsel mendapat dua penghargaan di ajang Anugerah Meritokrasi Tahun 2023 yakni Kategori Sistem Merit dengan indeks 326 dan Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan indeks 92. Kedua penghargaan tersebut meraih predikat tertinggi yakni 'sangat baik'.
Penghargaan diberikan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto dan diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Kraton Grand Ballroom Yogyakarta Marriot Hotel.
Usai menerima penghargaan, Benyamin mengatakan bahwa capaian ini tentu tidak lepas dari upaya dalam penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semakin profesional. Dimana menempatkan pegawai di posisi yang tersedia berdasarkan latar belakang dan kemampuannya.
"Alhamdulillah kita kembali meraih penghargaan, kali ini soal sistem merit terutama dalam kaitannya reformasi birokrasi. Kita melakukan menempatkan pegawai yang dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan kemampuannya, artinya kita sudah sesuai dengan sistem merit itu sendiri," kata Benyamin.
Ia meyakini dengan menempatkan pegawai yang memiliki kemampuan sesuai dengan posisi yang ditempati tentunya akan berdampak menghasilkan terobosan dan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi percepatan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. "Oleh karenanya penguatan kebijakan dan kelembagaan manajemen ASN berbasis sistem merit menjadi sangat penting dalam upaya mendorong kinerja kita bersama," terangnya.
Sementara itu disampaikan MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi segenap instansi pemerintah yang telah berhasil mendapatkan predikat “Sangat Baik” dan “Baik” dalam mengimplementasikan sistem merit.
“Setiap instansi pemerintah harus memastikan sistem merit berjalan dan diawasi secara optimal dalam setiap kebijakan dan manajemen ASN melalui instrumen yangada dan melalui digitalisasi, terutama untuk memastikan penataan karier ASN dapat berlangsung profesional.” ucap Menteri Azwar Anas. “Kami juga mengharapkan komitmen pimpinan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mewujudkan manajemen ASN yang berbasis sistem,” tambahnya.
Bahkan kata Menteri PANRB ini, penerapan sistem merit menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Hal tersebut sejalan dengan dua prioritas kerja Presiden Joko Widodo, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi birokrasi.
Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, pelaksanaan Anugerah Meritokrasi merupakan wujud keteguhan KASN dalam mengawal pengawasan penerapan sistem merit di tengah masa transisi. Disahkannya UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengubah manajemen ASN secara substansial.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa perubahan ini mendukung penguatan, bukan pelemahan sistem merit. Perubahan ini termasuk mengalihkan fungsi pengawasan sistem merit dari KASN ke instansi lain.” ujarnya.
Di samping itu, kata Agus perubahan lingkungan politik saat ini, seperti pemilu serentak dan pergantian pemerintahan, juga akan memengaruhi penerapan sistem merit khususnya terkait dengan aspek netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Para ASN perlu waspada terhadap risiko peningkatan pelanggaran netralitas ASN selama tahun politik dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. (*)
