Jakarta, NU Online Banten

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengatakan, Indonesia akan terus berpihak pada perjuangan kemanusiaan, termasuk dukungan tegas dan konsisten terhadap kemerdekaan bangsa Palestina.  Hal ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR 2025 dan Sidang Bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).


Dalam pidatonya Ahmad Muzani mengingatkan bahwa di tengah peringatan ke-80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dunia masih diwarnai penderitaan dan kehilangan. Dia juga menyoroti meningkatnya ketegangan di berbagai belahan dunia, termasuk konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, serta krisis kemanusiaan di Gaza.


"Hampir 100 ribu nyawa melayang, mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak. Rumah sakit dan sekolah hancur, menyisakan penderitaan mendalam," ujarnya. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur genosida.


Menurutnya, politik luar negeri Indonesia harus terus berpihak pada kemanusiaan. Dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai konsisten menyuarakan perdamaian di berbagai forum internasional, termasuk mendukung kemerdekaan Palestina.


Sebagai negara berpengaruh di ASEAN, lanjutnya, Indonesia perlu mendorong kawasan ini menjadi wilayah yang damai dan saling menghormati kedaulatan negara anggotanya. Diplomasi dan dialog disebutnya sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik, termasuk perselisihan antara Kamboja dan Thailand. "Indonesia tidak hanya lahir untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi bangsa lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan mereka," terangnya.


Dia mengutip amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan sejumlah program prioritas Kabinet Merah-Putih di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Muzani menyebut bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih telah menunjukkan tekad kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat. 

“Dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit dan pesan tersebut yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia," katanya.


Muzani menjelaskan, arah pembangunan nasional kini kembali berfokus pada empat pilar utama, yaitu kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi. 

Dia juga mengapresiasi sejumlah program pemerintah yang telah berdampak langsung ke masyarakat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang disebutnya sebagai investasi besar untuk masa depan bangsa.

 

Dia juga menyebut Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas tantangan pemerataan pendidikan. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. “Sekolah Rakyat harus menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang baik,” ucapnya.


Dia juga mengatakan, dalam kepemimpinan Presiden Prabowo tahun pertama ini menyaksikan tekad kuat mengamalkan spirit Dwitunggal untuk berdaulat di pentas dunia. "Yaitu untuk menjadikan negara Indonesia yang besar dan kuat, yang mampu bertahan, kompetitif, dan berdaulat di pentas dunia," katanya, dilansir NU Online.

Pada bagian lain, Muzani mengajak semua elemen bangsa, termasuk pejabat publik untuk meneguhkan kembali komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "MPR mengapresiasi yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak tegas kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas," katanya.

 

Sekadar diketahui, Ketua MPR Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sidang tersebut mengagendakan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hadir pada kesempatan itu, di antaranya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan sejumlah mantan wakil presiden. Istri Presiden ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid juga tampak.


Hadir pula sejumlah ketua umum partai politik. Antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.


Selain itu, sidang juga dihadiri para duta besar negara sahabat, ketua parlemen negara sahabat, menteri Kabinet Merah Putih, panglima TNI, kapolri, kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, insan pers, serta perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air.


Menurut catatan Sekretariat Jenderal MPR, hingga pembukaan sidang tercatat 664 anggota dari total 732 anggota MPR (terdiri atas anggota DPR dan DPD) yang hadir. Dengan jumlah tersebut, sidang dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPD.

Pembukaan sidang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. (M Fathur Rohman, Haekal Attar, Suci Amaliyah)