Jakarta, NU Online Banten

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengklaim peristiwa pemerkosaan masal pada 1998 tak memiliki bukti. Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar. Sejumlah aktivis dan sejarawan menyayangkan pernyataan tersebut yang tak sesuai fakta historis dan dokumen resmi.


Ita Fatia Nadia, peneliti dan penulis sejarah perempuan serta pergerakannya, mengatakan, apa yang disampaikan Fadli Zon menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada Mei 1998. "Jadi Fadli Zon telah berbohong, berdusta kepada publik Indonesia. Ini saatnya menuntut untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban karena mereka kini merasa tertekan," ujarnya dalam Konferensi Pers Koalisi Perempuan Indonesia di Jakarta, Jumat (13/6/2025).


Ita menyebut dalam buku Sejarah Indonesia Jilid VI halaman 609 tertulis pada saat pergolakan politik 1998 terjadi perkosaan masal sejumlah perempuan Tionghoa di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Solo.

"Dokumen itu ditulis sangat rinci dalam temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Kebetulan saya bergabung dalam tim selama satu bulan," tegasnya, dilansir NU Online.


Sejarah ini diperkuat dengan putusan Presiden BJ Habibi No181 Tahun 1998 yang mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan setelah mendapat laporan Tim Pencari Fakta. Selain itu, Presiden Joko Widodo pada 23 Januari 2023 telah menetapkan 12 pelanggaran berat masa lalu lewat temuan rekomendasi PP HAM yang mencakup catatan korban pemerkosaan.


Fadli Zon, kata Ita, sebagai pejabat publik seharusnya berkontribusi dalam membangun proses penyembuhan trauma bangsa, terutama bagi perempuan yang jadi korban, malah justru menyangkal fakta tersebut.


Senada disampaikan Kamala Chandrakirana. Advokat untuk hak asasi manusia dan demokrasi itu menilai pernyataan Fadli bagian dari penyangkalan setelah hampir 30 tahun laporan itu dibuat. "Itu sesuatu yang sangat mengecewakan dan berkontribusi pada realitas impunitas yang sekarang sedang berlaku atas persitiwa perkosaan Mei 1998. Sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban," katanya.


Padahal, menurut Kamala, peristiwa pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 telah diupayakan perangkat hukum dan kebijakan institusionalnya untuk memungkinkan ada akses keadilan. "Ternyata ini belum bisa tercapai bahkan hampir 30 tahun," ucap Kamala.

Kamala menilai ucapan Fadli Zon kontras dengan klaimnya yang mendukung gerakan perempuan. "Ini menggambarkan tidak adanya pengetahuan yang jelas dan utuh tentang gerakan perempuan itu sendiri," terangnya.


Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid menyebut perkataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengandung kekeliruan yang fatal. Dia mempertanyakan arti dari sebuah rumor yang diucapkan Fadli Zon. Jika ditinjau dari pengertian umum, rumor adalah cerita yang beredar di masyarakat yang kebenaranya tidak pasti. Pada umumnya, rumor tidak dapat diterima sebagai bukti pengadilan. "Saya kira itu bukan rumor karena ada otoritasnya secara faktual," ucap Usman.


Kebenaran kekerasan terhadap perempuan pada kerusuhan Mei 1998 diputuskan secara bersama oleh menteri pertahanan, panglima angkatan bersenjata, menteri kehakiman, menteri dalam negeri, menteri negara peranan wanita, dan jaksa agung. "Jadi ada otoritas yang mengetahui itu. Pernyataan menteri kebudayaan itu kehilangan kredibilitasnya," jelasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan tidak ada pemerkosaan masal dalam peristiwa Mei 1998. Itu adalah cerita. "Pemerkosaan masal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak ada," kata Fadli Zon, dalam podcast di kanal YouTube IDN Times, dikutip Jumat (13/6/2025).

Dia menjelaskan, rumor-rumor seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada. "Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa kita," tambahnya.  (Suci Amaliyah)