Tangerang Selatan, NU Online Banten
Kementerian Agama (Kemenag) akan membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren (Ditjen Pontren). Rencana ini untuk lebih memperhatikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki saat sambutan dalam peringatan Maulidurrasul dan Harlah ke-16 Pondok Pesantren Al-Anwar 2, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
Saiful mengatakan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas adalah sosok yang peduli terhadap pesantren. Karena itu, ingin pengelolaan pondok pesantren dikelola secara terfokus di satu unit eselon 1 tersendiri. “Ini akan menjadi legacy (peninggalan) Gus Yaqut selama memimpin Kementerian Agama,” kata Wamenag, Ahad (8/10/2023).
Dijelaskan, pesantren adalah lembaga yang melahirkan generasi-generasi santri yang memiliki andil sangat besar bagi bangsa Indonesia. Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) setiap 22 Oktober adalah sebagai penghargaan terhadap peran santri dalam memperjuangkan kemerdekaan.
’’Sebagai santri haruslah selalu berbangga hari, jangan berkecil bukti. Teruslah berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Karena banyak santri yang sudah berhasil berkontribusi bagi negeri. Seperti Gus Dur menjadi Presiden, Gus Yaqut menjadi menteri agama, dan saya sendiri sebagai wakil menteri agama,” tuturnya dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (11/10/2023).
Seperti diberitakan NU Online Banten, KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah (BMQ) yang dinakhodainya, membahas perundangan. Baik yang belum diundangkan maupun regulasi turunannya yang sedang dilaksanakan.
Di antara rekomendasinya, Gus Rozin—sapaan akrabnya-- menyampaikan, terkait pelaksanaan Undang Undang No 18 Tahun 2018 tentang Pesantren.’’Punya spektrum yang luas, salah satunya soal fungsi pesantren. Ada 3. Sebagai lembaga pendidikan, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan sebagai lembaga dakwah,’’ imbuhnya kepada wartawan di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Fungsi yang pertama sudah terlaksana dengan baik. Banyak aturan dan regulasi turunannya dan sudah banyak dijalankan. ’’Sudah muncul Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pendanaan pesantren. Tetapi dua fungsi yang lain, dilaksanakan lintas kementerian walaupun leading sector-nya Kemenag (Kementerian Agama),’’ tambahnya.
Nah untuk mengusung sebuah amanah UU yang sangat besar ini tentu diperlukan regulasi turunan yang lebih lengkap dan struktur birokrasi yang lebih kuat. ’’Oleh karena itu, kami di Komisi BMQ merekomendasikan dua hal. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menyusun regulasi turunan dari UU Pesantren, terutama yang berkaitan dengan fungi pesentren sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, karena besarnya amanah dari UU Pesantren, kami merekomendasi disusun semacam birokrasi yang lebih kuat yang mengurus pesantren sekurang-kurang direktorat jenderal. Beralih dari direktorat ke direktorat jenderal yang khusus menangani pesantren,’’ ungkapnya dalam kegiatan yang disiarkan oleh akun resmi NU Online via YouTube itu.
Pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 berlangsung Senin (18/9/2023) oleh Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Sekitar 1500 peserta hadir. Sedianya, kegiatan berlangsung hingga 20 September 2023. Hanya, kegiatan telah selesai dan ditutup pada Selasa (19/9/2023) petang di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Munas ini yang kali pertama di periodenya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Sedangkan konbes sudah kali kedua. Sebelumnya dilaksanakan tahun lalu.
Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan. ’’Untuk munas ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak,’’ terang pria asal Rembang, Jawa Tengah, itu.
Sedangkan konbes merupakan forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. (Singgih AP/Ratih)
