Jakarta, NU Online Banten

 

Pemerintah Arab Saudi dikabarkan memberi izin untuk pelaksanaan umrah pada awal Ramadhan. Syaratnya, calon jamaah telah dua kali mendapatkan vaksin Covid-19. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memberikan kepastian pelaksanaan umrah, termasuk ibadah Haji 2021. 

 

 

LaNyalla meminta pemerintah segera memberikan kepastian agar tidak terjadi informasi simpang siur di masyarakat. ”Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) harus mengkonfirmasi informasi mengenai diperbolehkannya ibadah umrah asalkan sudah divaksin melalui aplikasi Tawakalna, aplikasi yang diluncurkan Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA) pada 2020. Kemenag harus bergerak cepat. Jika tidak, informasi ini bisa menjadi polemik di masyarakat,” katanya, Senin (12/4).

 

Menurut LaNyalla, Kemenag harus menjadi pusat informasi mengenai kegiatan keagamaan termasuk di dalamnya kepastian haji dan umrah. ”Oleh karena itu, kita meminta informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang sudah dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat menjadi tenang,” pintanya.

 

Hal lain yang perlu dijelaskan Kemenag adalah kepastian pemberian vaksin kepada calhaj yang ditetapkan WHO. Pasalnya, beredar kabar di masyarakat, vaksin Sinovac yang diberikan kepada masyarakat Indonesia belum direkomendasikan  WHO. Namun hal ini mendapat bantahan pula dari Kemenag. ”Hal-hal seperti ini yang bisa membingungkan masyarakat,” katanya.

 

LaNyalla meminta Kemenag menyebarkan informasi yang sudah clear dan deal dengan pemerintah Arab Saudi. ”Insya Allah segera saya akan fasilitasi pertemuan antara DPD RI melalui Komite III dengan Menteri Agama dan Dubes Kerajaan Saudi untuk membahas kepastian pintu umrah bagi Indonesia,’ katanya.