Jakarta, NU Online Banten

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan sejumlah orang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan, OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap sejumlah perusahaan.


Menyikapi itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan dukungannya agar proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. "Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya," ujar Prasetyo melalui siaran Youtube Kementerian Sekretariat Negara dikutip NU Online, Kamis (21/8/2025).


Prasetyo juga menyampaikan keprihatinan atas keterlibatan salah satu anggota kabinet dalam OTT tersebut. "Yang pertama, baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan koperasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut," katanya.


Lebih lanjut, ia mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo agar seluruh jajaran pemerintahan selalu waspada dan menjaga amanah yang telah diberikan. "Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam," terangnya.


Prasetyo juga menyebut bahwa apabila nanti terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka pemerintah akan segera mengambil langkah tegas. "Dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian," ujarnya.


Meskipun demikian, Prasetyo menilai kinerja Kementerian Ketenagakerjaan selama ini cukup baik. Dalam 10 bulan terakhir, baik menteri maupun wakil menteri telah menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Namun, proses hukum tetap harus berjalan dan dugaan keterlibatan wamenaker belum tentu berkaitan langsung dengan pekerjaannya di kementerian. "Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Ketenagakerjaan juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya ya," pungkasnya.


Seperti diberitakan, dari OTT tersebut KPK telah mengamankan total 22 kendaraan, yang terdiri atas 15 mobil dan 7 sepeda motor, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025). Di antara mobil yang disita terdapat Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R, Hyundai Palisade, Suzuki Jimny, Honda CR-V, Jeep, Toyota Hilux, Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, dan BMW 330i. Adapun jenis motor yang turut diamankan meliputi Ducati Scrambler, Ducati Hypermotard 950, Ducati Xdiavel, serta beberapa unit Vespa.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifudin menyampaikan keprihatinan atas terjeratnya pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan. Terlebih dalam isu K3 yang tengah menjadi perhatian nasional maupun global.


“Tidak seharusnya masalah K3 dinegosiasikan di luar batas ketentuan yang ada. Keselamatan kerja menjadi salah satu pilar utama produktivitas dunia kerja dan kondusivitas investasi,” ujarnya saat dihubungi NU Online, Kamis (21/8/2025).


Irham menegaskan, jika praktik di bawah meja seperti ini benar terjadi, maka yang sedang dipertaruhkan adalah keselamatan para pekerja dan keberlanjutan investasi. Lebih lanjut, Irham menilai kejadian OTT yang terus berulang akan membuat para investor semakin ragu untuk menanamkan modal di Indonesia.


Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, sudah berulang kali mengingatkan para menterinya untuk tidak bermain-main dengan korupsi. “Semoga ini kejadian terakhir, jangan lagi ada pungli dan korupsi. Kalau terus berlanjut, tingkat kepercayaan investor akan rontok dan investasi akan lari,” tegasnya.


Menurutnya, perlu audit menyeluruh terhadap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di Kementerian Ketenagakerjaan. "Juga audit menyeluruh untuk bidang kerja yang lain," tegasnya, dilansir NU Online.


Irham juga mengingatkan bahwa saat ini Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang stagnan dan cenderung lesu. Karena itu, lanjutnya, iklim investasi harus dijaga dengan baik. “APBN kita saat ini sedang cekak. Kita sedang butuh likuiditas yang kuat. Satu-satunya yang bisa kita harapkan untuk bisa menyehatkan likuiditas adalah investasi,” terangnya. (Haekal Attar)