NU Siap Bersinergi Demi Pertahanan Negara

Jakarta, NU Online Banten   

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ke Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (1/8/2025), merupakan kehormatan bagi PBNU. Selain itu, menunjukkan semangat kebersamaan dalam menjaga pertahanan nasional. "Sebetulnya kami yang ingin berkepentingan untuk menghadap Pak Menteri untuk melapor, tapi ternyata beliau yang justru datang ke Kantor PBNU,” ujarnya.


Dia menyampaikan, Nahdlatul Ulama (NU) memandang isu pertahanan bukan semata urusan operasional militer, melainkan menyangkut keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil. Dengan jumlah warga yang sangat besar, NU merasa memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk berkontribusi dalam ketahanan nasional. "Kami meyakini bahwa semua yang terkait NU mestinya relevan dengan masalah pertahanan negara," terangnya, dilansir NU Online.


Ditambahkan, NU memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan mengoordinasikan berbagai aktivitasnya dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan. Hal ini demi menciptakan sinergi yang selaras dan terarah dalam mendukung ketahanan negara. "Kami merasa berkewajiban untuk melapor dan mengkoordinasikan apa saja yang dilakukan NU, agar ada sinergi yang koheren dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan," jelasnya.


Dia juga menyampaikan, pertemuan berjalan produktif dan membuka jalan untuk tindak lanjut yang lebih konkret di masa depan. "Tadi berbicara dengan Pak Menteri luar biasa. Insyaallah nanti akan ada banyak tindak lanjut terkait dengan itu," imbuhnya.


Sedangkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, kunjungannya ke PBNU bukan hal baru, melainkan bagian dari kesinambungan hubungan historis antara NU dan pertahanan negara. Dia menekankan pentingnya persatuan nasional sebagai fondasi utama membangun kekuatan bangsa. "Sesama komponen bangsa kita harus menyatu. Kita tidak boleh lihat asal-usul, tapi lihat bahwa persatuan Indonesia itu amanat dari Pancasila," ujar Sjafrie.


Dia menyinggung kedekatan historis antara NU dan institusi pertahanan, yang menurutnya tidak bisa dipisahkan dari semangat menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. "Latar belakang sejarah, psikologi, historis, antara NU dan pertahanan negara tidak terpisahkan dalam rangka persatuan nasional," tambahnya.


Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pertahanan dan PBNU sepakat memperkuat kerja sama dalam bidang pembinaan sumber daya manusia, terutama dalam menanamkan wawasan kebangsaan dan semangat bela negara di kalangan generasi muda. "Kami juga mendapatkan sharing dari ketua umum PBNU bagaimana kita sebaiknya untuk hidup sama-sama dalam satu keluarga bangsa," imbuhnya.


Pada bagian lain, Sjafrie mengatakan, meski urusan pangan menjadi tanggung jawab sektor pertanian, dari perspektif pertahanan penguatan infrastruktur pendukung sangat krusial dalam menjamin stabilitas nasional."Kalau ketahanan pangan, kami dari sektor pertahanan simpannya perkuatan," ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Dia menjelaskan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan dukungan terhadap kebutuhan operasional instansi terkait seperti Bulog (Badan Urusan Logistik) dan Kementerian Pertanian. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah penyediaan shelter temporary atau gudang sementara yang digunakan untuk menyimpan bahan pangan strategis seperti beras.  


"Kami mendukung kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Bulog dan Kementerian Pertanian dalam bentuk menyiapkan gudang-gudang penyimpanan," katanya.  


Tak hanya itu, Kemenhan juga terlibat dalam penyediaan alat pengering hasil panen, seperti mesin pengering jagung, guna menjaga kualitas dan daya tahan komoditas pangan di berbagai daerah. "Kami menyiapkan pengering jagung, mesin pengering jagung. Kita persiapkan dan ini tentunya kita kontribusikan," tambahnya.  


Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempertanyakan motif di balik perekrutan besar-besaran personel militer untuk mendukung sektor pertanian dan logistik pangan. Menurutnya, keterlibatan tersebut menunjukkan gejala militerisasi urusan sipil yang bukan menjadi ranah TNI.  


"Keterlibatan aktif TNI dalam program ketahanan pangan nasional, termasuk melakukan perekrutan besar-besaran untuk program ketahanan pangan, tentu memunculkan pertanyaan serius: apakah TNI kini sudah mulai bergeser dari tupoksinya sebagai militer sejati, yaitu alat pertahanan negara?" ujar Usman  


Dia menggarisbawahi bahwa konstitusi dan Undang-Undang TNI secara tegas membatasi fungsi militer hanya pada sektor pertahanan, bukan pelaksana program pembangunan sipil. Usman menyebut perekrutan ribuan personel untuk program ketahanan pangan adalah bentuk pembelokan fungsi yang fatal.   "Alih-alih memperkuat postur pertahanan negara, rekrutmen ini kok malah mengarah pada militerisasi urusan sipil. Jelas ini menyalahi mandat konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang TNI," tegasnya.  (M Fathur Rohman)