Vaksin TBC Bill Gates Penuhi Standar BPOM, Ini Keuntungan Indonesia

Jakarta, NU Online Banten

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, vaksin tuberkulosis (TBC) yang diuji coba di Indonesia dan diinisiasi Bill Gates, pendiri Microsoft dan pendiri Bill and Melinda Gates Foundation, telah memenuhi standar. Oleh karena itu, dia menegaskan kesiapan Indonesia menjadi lokasi uji coba vaksin tersebut.


Hal itu disampaikan saat ditemui NU Online usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta, Rabu (14/5/2025).


"Oleh karena itu Badan POM ingin mengeluarkan izin, kan izin uji klinis itukan ada di kami, kami sudah keluarkan, kami sudah sahkan itu. Sehingga dengan landasan ilmiah, landasan berbagai itu, kami izinkan uji klinis sesuai standar uji sainstifik," ujarnya, dilansir NU Online.


Taruna menambahkan, Indonesia akan mendapat banyak keuntungan jika vaksin tersebut terbukti efektif, terutama dalam hal akses vaksinasi TBC. "Keuntungan kedua berbagai penduduk kita berbagai macam mengalami TBC, kan tuberkulosis macam-macam, ada tuberkulosis paru, tuberkulosis tulang dan macam-macam. Saya yakin ini banyak untungnya, sangat banyak manfaatnya," jelasnya.



Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah membantah tuduhan bahwa Indonesia menjadi tempat eksperimen atau uji coba yang tidak jelas dalam pengembangan vaksin TBC. "Ini bukan kelinci percobaan. Justru harus nurut karena sudah terbukti bahwa Covid saja turun. Dulu juga banyak yang bilang ke teman-teman kan. Ada chip-nya, ada apalah itu," kata Budi selepas peluncuran program pemberantasan TBC di Kantor Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (9/5/2025).


Dia menerangkan, proses uji coba vaksin ini telah melalui berbagai tahapan ilmiah yang ketat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. "Jadi ini secara sains, sudah terbukti aman," tegasnya.


Sementara itu, PBNU menandatangani MoU dengan BPOM terkait kerja sama untuk melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik Nahdliyin. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta, Rabu (14/5/2025).


"Untuk mendampingi UMKM-UMKM di lingkungan NU yang memang kita punya banyak sekali di lingkungan pesantren-pesantren dan masyarakat pada umumnya untuk membantu UMKM-UMKM itu," ucap Gus Yahya--KH Yahya Cholil Staquf-- setelah acara.


Menurut Gus Yahya, melalui kerja sama ini, UMKM di lingkungan NU dapat berkembang dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi bangsa. "Nanti akan ada satgas khusus untuk follow up, untuk siap engage (melibatkan) kerja sama dengan jajaran Badan POM yang bertanggung jawab atas kerja sama ini, sehingga kita bisa jalankan program kerja sama menjadi aksi-aksi yang nyata di tengah-tengah masyarakat supaya bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat," jelasnya.


Taruna menambahkan, kerja sama dengan PBNU akan dibagi dalam beberapa tahapan. Pada tahap awal, BPOM akan memberikan pendampingan terkait produk makanan, obat tradisional, hingga konsumsi herbal. "Kerja sama ini adalah bagian dari suatu keinginan besar dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena kita tahu bahwa NU dengan berbagai organnya di seluruh penjuru tanah air memiliki kontribusi yang besar. Bukan hanya di bidang sosial, tetapi juga dalam kontribusi terhadap ekonomi nasional kita," terangnya.


BPOM, lanjutnya, juga akan memberikan bimbingan teknis agar produk UMKM memenuhi standar good manufacturing practices (GMP). "(Setelah itu), kami akan melakukan yang disebut dengan bimbingan teknis yang untuk menghasilkan suatu produk itu biasanya ada good manufacturing practices. Misalnya dapurnya kita bantu sesuai dengan standard," imbuhnya.


Tak hanya itu. BPOM akan mempermudah proses sertifikasi dan siap memberikan dukungan pembiayaan untuk izin edar. "Kemudian tahap selanjutnya adalah produknya, output dari produk-produk itu mempermudah izin edar. Jadi selama ini kan izin edar butuh waktu, karena kita sudah dampingi dari awal, produk-produk pasti sudah memenuhi standar sehingga nomor izinnya sudah benar. Termasuk dalam hal pembiayaan mungkin akan kami kontribusi, dari anggaran belanja negara," pungkasnya. (Haekal Attar)