Terima Kasih ke NU, Presiden Sebut Kekuasaan Absolut Akan Jadi Korup

Jakarta, NU Online Banten

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG).  "TNI/Polri, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, ormas-ormas, koperasi-koperasi, yayasan-yayasan yang ramai-ramai terlibat dan bergotong royong MBG di seluruh Indonesia," ujarnya saat pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2025 dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).


MBG, lanjutnya, bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. "PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengatakan, investasi terbaik bagi sebuah bangsa adalah pada generasinya," katanya.


Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan capaian MBG meski baru berjalan delapan bulan. Hasil program mulai terlihat dari meningkatnya angka kehadiran anak di sekolah dan prestasi belajar. Hingga saat ini, tercatat ada 5.800 satuan pemenuhan pelayanan gizi di 38 provinsi. Program MBG juga telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia juga menyebut, MBG turut mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. "Kita kadang-kadang harus mengakui bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita bila ada kehendak, banyak yang bisa dikerjakan bersama," katanya. Prabowo menambahkan, masih ada banyak tantangan manajemen yang harus dihadapi agar program ini berjalan baik, seperti pembangunan fisik dapur, rantai pasok, pelatihan manajer, dan pelaksana.


Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengumumkan sejumlah program pendidikan nasional yang akan digarap pemerintah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains, teknologi, dan kesehatan. Program ini meliputi pembangunan sekolah unggulan, perluasan fakultas kedokteran, hingga renovasi sekolah dan madrasah.


“Kita telah membentuk sekolah unggulan dan akan menyelesaikan pembangunannya. Program Sekolah Unggul Garuda dimulai dengan 20 sekolah, dan akan ditambah menjadi 80 sekolah. Sekolah-sekolah yang sudah ada juga akan ditransformasi untuk mengikuti program ini,” terangnya.


Pada bagian lain, Prabowo mengatakan, tujuan negara merdeka adalah terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. "Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri," tegasnya.

Indonesia, lanjutnya, telah diberi karunia oleh Allah berupa sumber daya yang melimpah ruah. "Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan agar cita-cita kemerdekaan dapat terwujud dalam waktu singkat," jelasnya.


Prabowo juga mengklaim transisi kepemimpinan dari era Presiden Joko Widodo berjalan dengan kedewasaan politik. "Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat," ucapnya.


Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang memersatukan, bukan demokrasi saling menjatuhkan, memaki, menghujat, dan membenci. "Inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi yang sesuai dengan negara ini adalah demokrasi warisan nenek moyang, yakni budaya kekeluargaan, gotong royong, mikul duwur mendem jero, saling mengisi, mendukung, menahan diri, dan rumongso iso," jelasnya.


Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyebut perlu adanya pengawasan dan transparansi dalam menjalankan kekuasaan sebuah negara modern. "Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan, perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut," terangnya.


Prabowo menyebut korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia yang ada di setiap instansi. Kebobrokan ini bukanlah fakta yang harus ditutup-tutupi. 


Dia mengklaim, sejak 299 hari lalu saat pertama kali disumpah dan dilantik sebagai presiden, semakin mengetahui besarnya penyelewengan yang terjadi akibat korupsi. "Saya semakin mengetahui seberapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia," ujarnya.


Dalam pemberantasan korupsi, menurutnya bangsa Indonesia perlu berani melihat kekurangan, kesalahan, dan penyakit yang berada dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Dengan begitu, kekurangan-kekurangan dapat diperbaiki untuk menyongsong pemerintahan yang bersih dan negara yang sejahtera. "Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki," tegasnya.

Sepanjang 2025, tambahnya, pemerintahannya telah berhasil menyelamatkan anggaran sejumlah Rp 300 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang rawan potensi penyelewengan seperti perjalanan dinas luar dan dalam negeri, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta berbagai anggaran yang menjadi sumber bancakan para pejabat. Penyelamatan APBN tersebut terlaksana dalam kebijakan efisiensi yang diterapkan sejak awal pemerintahannya. Kebijakan efisiensi adalah bentuk pelaksanaan amanat dari Ayat 4 Pasal 33 UUD 1945. Angka Rp 300 triliun tersebut disebut-sebut digeser menjadi program yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia.


Dia juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pelaku penimbunan dan manipulasi distribusi bahan pokok di Indonesia. Pemerintah tidak akan ragu menggunakan seluruh kewenangan yang diberikan konstitusi dan undang-undang untuk melindungi hak konsumen.

“Pemerintah yang saya pimpin akan selalu waspada terhadap kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan penahanan distribusi bahan pangan. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan dan mempersulit kehidupan rakyat,” katanya.


Menurutnya, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan, gejolak harga, atau hambatan distribusi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp 50 miliar.  


"Saya pastikan perusahaan-perusahaan, siapa pun yang berani melakukan manipulasi dan pelanggaran, akan kami proses hukum. Rakyat Indonesia tidak boleh menjadi korban dari pihak-pihak yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan kepentingan bangsa," tegasnya.


Dalam kebijakan terbaru, pemerintah juga akan mewajibkan penggilingan beras skala besar untuk memiliki izin khusus dari pemerintah. "Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini, harus patuh pada aturan. Kalau tidak, silakan pindah ke bidang lain. Jangan bermain di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia," katanya.  


Presiden juga mengklaim, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen pada triwulan II 2025, meskipun dunia tengah dilanda gejolak politik dan ekonomi global. Pencapaian ini diraih dalam 299 hari masa pemerintahannya dengan berbagai langkah strategis.


"Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti di tengah konteks politik dan konflik ekonomi global, perang dagang, dan perang tarif. Ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tepatnya 5,12 persen, dan para pakar yakin ini akan semakin meningkat," ujar Prabowo.


Ditambahkan, realisasi investasi pada semester I 2025 telah mencapai Rp 942 triliun atau naik 13,6 persen dibanding tahun lalu. Pencapaian itu, menurutnya, telah memenuhi target APBN 2025 bahkan sebelum tahun berjalan berakhir.  “Investasi ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 1,2 juta orang,” imbuhnya.


Meski demikian, data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan presiden juga menjadi sorotan publik. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen secara tahunan. Namun, Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Komisi Statistik PBB melakukan investigasi terhadap metodologi perhitungan tersebut.


"Kami berharap komisi statistik PBB segera melakukan investigasi teknis termasuk investigasi metodologi penghitungan PDB Indonesia khususnya triwulan II 2025," kata Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar.

Jika betul terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data BPS, lanjutnya, itu jelas bertentangan dengan fundamental principles of official statistic yang diadopsi oleh komisi statistik PBB. "Data ekonomi yang tidak akurat, melebih-lebihkan pertumbuhan ekonomi jelas berdampak buruk pada kebijakan karena menyesatkan," ujarnya, dilansir NU Online.


Sekadar diketahui, Ketua MPR Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sidang tersebut mengagendakan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. (M Fathur Rohman, Afrilia Tristara, Suci Amaliyah)