Negara Harus Hadir dengan Cepat Menyelesaikan Persoalan Rakyat

Jakarta, NU Online Banten

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, negara harus hadir dengan cepat dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Itu disampaikan pada Sidang Tahunan MPR 2025 dan Sidang Bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Dengan segala sumber daya yang dimiliki mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam hingga kewenangan rakyat menaruh harapan besar bahwa negara akan selalu hadir secara nyata. Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial," ujarnya.


Dia mengingatkan, bagi rakyat yang sedang berjuang mengatasi persoalan hidupnya, menunggu satu hari saja terasa sangat lama. Namun, di sisi lain, proses pembahasan di tingkat pemerintah dan DPR sering memakan waktu berhari-hari hingga bertahun-tahun. "Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat," tegasnya.


Puan juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah langkah cepat Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas antara Aceh dan Sumatera Utara, serta kebijakan pembelian gabah petani dengan harga layak.


Menurutnya, kecepatan resposn seperti itu menunjukkan keberpihakan pada rakyat, meski akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari perencanaan matang dan berkelanjutan. "Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya," tegasnya.


Dia juga menegaskan, kedaulatan rakyat harus menjadi fondasi utama kekuatan nasional, sehingga setiap kebijakan dan keputusan negara berpulang pada kehendak rakyat.


Selama 80 tahun Indonesia berdiri, lanjutnya, persatuan bangsa tidak hanya lahir dari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tetapi juga dari Pancasila yang menyatukan perbedaan suku, agama, dan budaya. "Pancasila bukan hanya sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara," ucapnya, dilansir NU Online.


Menurutnya, mempertahankan Indonesia sebagai negara besar, berdaulat, dan kaya sumber daya adalah amanah sejarah yang menuntut kehadiran kekuatan nasional. Kekuatan itu tumbuh dari semangat gotong royong, rasa saling percaya, dan jiwa kolektif bangsa.


Puan bahkan mengutip pepatah Jawa, mangan ora mangan, sing penting ngumpul yang menekankan pentingnya kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Kebersamaan tersebut, lanjutnya, telah diperkuat dalam konstitusi dan diwujudkan dalam prinsip dasar negara yaitu kedaulatan rakyat atas kekuasaan negara, sumber daya alam, dan budaya bangsa.


“Inilah panggilan sejarah kita hari ini yaitu menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara benar-benar berpulang pada kehendak rakyat,” tegasnya.

 

Sekadar diketahui, Ketua MPR Ahmad Muzani membuka Sidang Tahunan MPR 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sidang tersebut mengagendakan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hadir pada kesempatan itu, di antaranya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan sejumlah mantan wakil presiden. Istri Presiden ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid juga tampak.


Hadir pula sejumlah ketua umum partai politik. Antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.


Selain itu, sidang juga dihadiri para duta besar negara sahabat, ketua parlemen negara sahabat, menteri Kabinet Merah Putih, panglima TNI, kapolri, kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, insan pers, serta perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air.


Menurut catatan Sekretariat Jenderal MPR, hingga pembukaan sidang tercatat 664 anggota dari total 732 anggota MPR (terdiri atas anggota DPR dan DPD) yang hadir. Dengan jumlah tersebut, sidang dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan Tata Tertib MPR, DPR, dan DPD. (Fathur Rohman)