Jakarta, NU Online Banten

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada Triwulan II 2025 pada Selasa (5/8/2025). Menanggapi hal tersebut, Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) NU Irham Ali Saifudin mempertanyakan relevansi data pertumbuhan ekonomi itu dengan kondisi riil yang dialami masyarakat kelas bawah.  


Irham menilai bahwa capaian tersebut tidak terefleksi di lapisan bawah atau dalam kenyataan hidup sehari-hari masyarakat. "Kita tentu bersyukur dengan angka pertumbuhan 5,12 persen. Ini angka yang cukup optimistis. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa realitas yang terjadi di masyarakat kita selama 3 bulan terakhir ini justru sebaliknya?" katanya kepada NU Online, Rabu (6/8/2025).

Kenyataan di lapangan, lanjutnya, adalah banyak sektor manufaktur yang berguguran. ’’Lihat saja sektor padat karya seperti garmen, tekstil, dan industri alas kaki. Dalam catatan kami, dari semester kedua tahun lalu hingga semester pertama tahun ini, sudah ada lebih dari 80 ribu pekerja terkena PHK (pemutusan hubungan kerja). Belum industri perhotelan, makanan minuman dan perdagangan. Semuanya lesu," tambahnya.


Pemerintah, menurut Irham, perlu memberikan penjelasan yang lebih detail dan membuka data terkait instrumen-instrumen utama penopang pertumbuhan 5,12 persen tersebut. "Growth kita itu separuh lebih ditopang oleh domestic consumption. Masalahnya, masyarakat kita sebagian besar saat ini sedang menahan pengeluaran. Artinya konsumsi rumah tangga semestinya stagnan kalau tidak turun. Lihat juga rontoknya kelas menengah menjadi kelompok miskin dalam beberapa bulan terakhir," katanya.  


Bahkan untuk konsumsi rumah tangga masyarakat saat ini, imbuhnya, sudah subsisten.’’Banyak yang sudah mulai berutang untuk belanja konsumsi. Saya kira pemerintah harus menjelaskan hal ini," tambahnya.


Diterangkan, kredibilitas data pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan investor. Data yang andal dan transparan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menarik minat dan keyakinan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. 

Irham menengarai bila data BPS tersebut sepenuhnya benar, berarti angka disparitas meningkat. "Saya yakin terhadap kredibilitas data BPS. Dan bila angka pertumbuhan 5,12 persen ini benar, jangan-jangan angka disparitas ekonomi dan ketimpangan sosial kita sesungguhnya saat ini sedang naik. Jadi yang di bawah susah banget sementara yang di atas sedang panen banget," pungkasnya, dilansir NU Online. (Haekal Attar)