Kedaulatan Pangan Terwujud jika Kebijakan Berpihak Petani

Tangerang Selatan, NU Online Banten

Muhammad Aras Prabowo, pengamat ekonomi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), menilai, kebijakan pemerintah membeli gabah petani seharga Rp 6.500 per kilogram belum mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani.’’Ini karena lemahnya peran Perum Bulog dalam merespons kebijakan tersebut secara efektif di lapangan. Bulog tak mampu merambah pasar, sehingga petani lebih memilih tengkulak,’’ ujarnya pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor itu seperti rilis yang diterima NUOB, Senin (14/4/2025).


Dia menyampaikan argumen bahwa Bulog tidak hadir secara nyata dalam kehidupan petani. Sebelum adanya intervensi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan harga beli gabah, Bulog dinilai seperti menara gading yang jauh dari realitas pertanian.

 

Banyak petani masih memilih menjual gabah ke tengkulak dengan harga lebih rendah, yakni sekitar Rp 5.800 hingga Rp 6.000 per kilogram. Hal ini terjadi karena tengkulak lebih aktif turun ke sawah dan siap membeli gabah tanpa prosedur yang rumit.


"Bulog harus diaktivasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jangan hanya jadi instrumen administratif yang menunggu perintah pusat. Bulog harus proaktif hadir di sawah, menyapa petani, dan membeli gabah langsung di tempat,’’ terangnya.


Menurutnya, aktivasi ini mencakup tiga aspek penting. Proses bisnis yang langsung menyentuh petani, peningkatan kemampuan logistik dan keuangan, serta reformasi dalam pendekatan kelembagaan. Selama ini Bulog hanya memperkuat posisi tengkulak melalui relasi yang eksklusif dengan jaringan perantara. ’’Harus dipastikan semua gabah petani dibeli Rp 6.500 per kg. Bukan hanya sebagian di daerah tertentu,’’ imbuhnya.

 

Ketua Program Studi Akuntansi Unusia itu juga mengajak elemen masyarakat sipil untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. ’’Bahwa kedaulatan pangan hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bangsa bersinergi mengawal kebijakan yang berpihak kepada petani. Bulog perlu dihidupkan kembali sebagai pelindung petani, bukan sekadar lembaga gudang pangan," tutupnya.