Jakarta, NU Online Banten

Penanggung Jawab Aksi sekaligus Ketua Umum Rumah Berdata Pengemudi Indonesia (RBPI) Ika Rosdianti menuntut pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Lalu Lintas yang di dalamnya menyoroti soal truk ODOL dan menyediakan payung hukum yang jelas bagi sopir. Menurutnya, selama ini pemerintah abai melibatkan sopir dalam membuat kebijakan.

"Sopir itu kan ujung tombak dari rantai distribusi kita, sehingga yang paling banyak kena masalah di jalan itu kan sopir. Sebelum pemerintah menerapkan zero ODOL dan turunan-turunannya, seharusnya yang paling dipikirkan paling utama itu yang di lapangan," katanya saat ditemui NU Online saat menggelar demo pengemudi ODOL di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/5/2025).


Dalam mata rantai produksi, lanjutnya, pengemudi ODOL terus disalahkan karena dianggap merugikan negara karena merusak jalan dan penyebab kecelakaan lalu lintas. Meski begitu, Ika meminta jangan memandang permasalahan tersebut sebelah mata. "Sepakat ODOL adalah salah satu penyebab mendekatkan pengemudi dan pengguna jalan mendekati kematian, kami sepakat. Tetapi teman-teman harus sepakat juga sopir adalah korban dari kebijakan yang timpang dan harus diselamatkan. Jadi kalau regulasi itu dibuat, pengemudi jangan ditinggalkan," terangnya.


Sedangkan Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifudin menegaskan akan mengawal aksi sampai tuntutan tersebut dipenuhi oleh pemerintah. "Pertama untuk mengkaji ulang kebikakan zero ODOL dengan mendengarkan secara langsung suara dari pengemudi dan sopir. Kedua, kami ingin memastikan, kami hanya akan berhenti aksi jika ada kepastian dari pemerintah akan mengeluarkan produk Undang-Undang Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik," jelasnya.


Dia memandang, sopir selalu menjadi korban dari ketidakseriusan pemerintah mengelola regulasi sehingga berdampak pada kerusakan struktural yang lebih besar. "Mereka (sopir) setiap hari menjadi korban. Mereka menjadi korban kecelakaan, mereka merisikokan keselamatannya dengan pemeliharaan kendaraan dari owner yang apa adanya dengan upah yang sangat murah, dengan pungli yang ada di mana-mana," terangnya.

Seperti dilansir NU Online, massa aksi ODOL yang hendak demo di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) terpaksa terhenti di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta, Rabu, (2/7/2025) pagi.


Aparat kepolisian memblokade jalan menuju Kemenhub di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta. Akibatnya, massa aksi terpaksa berbelok ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Ketika massa hendak menuju ke Kemenko IPK, aparat kembali menghadang dengan memblokir jalan menuju Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Salah satu koordinator aksi Valerie sempat adu mulut dengan pihak kepolisian. Mereka merasa keinginannya tidak terpenuhi untuk bertemu Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menhub Dudy Purwagandhi. "Pak, kami ini bukan bukan kriminal. Kami hanya ingin bertemu Pak Menteri. Sudah lama sekali kami demo di daerah tapi pejabat daerah selalu janji untuk bawa tuntutan kami ke pusat," katanya.


Massa aksi sudah berkumpul sejak pukul 11.00 di Pool Bekas PPD, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Sesaat sebelum berangkat, massa aksi sempat terlambat akibat polisi tidak kunjung datang untuk mengawal. Penanggung jawab aksi sekaligus Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RPBI) Ika Rosdianti memutuskan untuk tetap berangkat. "Pokok kita akan tetap aksi," tegasnya.


Terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali mendorong masyarakat agar tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri-sendiri terutama dalam mata rantai ekonomi. Hal itu disampaikannya menanggapi rencana demo pengemudi truk ODOL."Dalam mata rantai ekonomi barang itu, kelihatan peran itu. Dan itu kalau bolong, nggak jalan, orang baru berpikir, 'oh iya'. Orang nggak bisa memikirkan kepentingannya sendiri saja. Juga ada kepentingan di mata rantai itu yang harus dipikirkan," katanya di Lantai 5 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Senin (30/6/2025).

Menurutnya, keputusan untuk turun aksi merupakan bentuk dari kebuntuan dialog antara masyarakat dan pemerintah. "Kalau teman-teman memutuskan aksi, berarti kan sudah menemukan kebuntuan, ada aspirasi, ada kepentingan yang tidak pernah diakomodasi, tidak didengar. Saya kira PBNU itu kan posisinya seperti dulu dicontohkan Gus Dur, bahwa PBNU sebetulnya adalah suara mereka yang tidak didengar, voice of the voiceless," jelasnya.


Savic menjelaskan, rencana kebijakan zero ODOL oleh pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya logistik nasional. Ia menyayangkan kurangnya kesadaran publik soal bagaimana harga barang termasuk bahan pokok bisa ditekan berkat efisiensi dalam sistem distribusi. "Dia nggak tahu bahwa mangga kita itu diangkut oleh truk, beras kita dan apa pun, kita bisa menikmati harga itu ternyata ada yang menanggung, karena biaya kirim selama ini murah, karena ditekan," katanya. (Haekal Attar)