Jakarta, NU Online Banten

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan, semua hal yang menyangkut organisasi memiliki aturan termasuk dalam konsolidasi tata kelola mengenai aturan pembiayaan tugas ke luar kota.

“Semua hal yang menyangkut organisasi ada aturannya tidak semuanya sendiri. Sekarang, kita sudah punya aturan sampai kepada soal pembiayaan tugas luar kota, kita punya standar berapa biaya transport, dan lain-lain,” ujar Gus Yahya-- KH Yahya Cholil Staquf-- saat meresmikan platform Digitalisasi Data dan Layanan (Digdaya) Persuratan NU di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Gus Yahya juga menyampaikan mengenai larangan pengurus yang ada di daerah seperti Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU), hingga anak ranting untuk tidak memberikan apa pun kepada petugas PBNU yang diberi tugas di daerah.

“Sekarang kita menyatakan larangan bagi pengurus di daerah untuk memberikan uang kepada petugas PBNU yang dikirim untuk melakukan tugas-tugas organisasi. Jadi tidak boleh lagi,” jelas kiai asal Rembang, Jawa Tengah, itu, dilansir NU Online.

Gus Yahya juga dengan tegas berpesan kepada pengurus NU di semua jajaran untuk tidak mengutip dana dari jamaah yang bertujuan untuk membiayai organisasi dan harus mengembalikannya kepada masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah NU (LAZISNU). 

“Kita juga melarang bagi pengurus NU di semua jajaran untuk mengutip dana dari jamaah yang dipergunakan untuk membiayai organisasi, kutipan dari warga harus dikembalikan ke warga melalui LAZISNU,” tegasnya.

Gus Yahya menyampaikan untuk membiayai organisasi pengurus bisa melakukan konsolidasi sumber daya dan mencari solusi alternatif pembiayaannya. "Dengan merasa menjadi bagian dari NU, warga sudah memberikan sumber daya yang luar biasa yang seharusnya bisa menjadi dasar yang lebih kaya dari sumber daya lain mengingat jumlah warga NU yang sangat banyak hingga mencapai 160 juta orang," ucapnya. (Mufidah Adzkia)