PBNU Umumkan Hasil Rapat Pleno, Ada Digdaya NU

Jakarta, NU Online Banten

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan sejumlah poin hasil Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Ahad (28/7/2027). Pada konferensi pers tersebut, Gus Yahya--sapaan KH Yahya Cholil Staquf-- juga menyampaikan poin hasil pleno PBNU lainnya. Garis besar hasil pleno tersebut, antara lain sebagai berikut:

 

1. Pleno menghasilkan keputusan rencana strategis sebagai pondasi dan desain awal bagi perkembangan organisasi yang koheren dan menyeluruh hingga tiga tahun ke depan (2027).
 

2. Memutuskan desain strategi transformasi digital NU beserta dengan model platformnya yang diberi nama Digdaya NU (Digitalisasi Data dan Layanan NU).

 

3. Memutuskan AKN (Akademi Kepemimpinan Nasional) sebagai wahana pendidikan kader NU tingkat tinggi yang akan dimulai pada Agustus 2024.

 

4. Mengatur kebijakan terkait penyelenggaraan pengaderan, konferensi,  kerja sama, pelantikan kepengurusan, dan hal administratif lainnya.

 

5. Penugasan kepada LP Ma’arif NU dan RMI NU untuk menyelidiki lebih dalam terhadap adanya laporan bahan ajar yang memuat narasi keliru terkait sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama.

Selain itu, Gus Yahya juga menyampaikan tentang perkembangan mutakhir dalam hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PBNU. Ada beberapa prinsip hubungan NU dengan PKB, antara lain prinsip hubungan historis, prinsip hubungan irisan konstituensi, hubungan teologis, dan prinsip tradisi.

Namun, Gus Yahya menegaskan prinsip dasar yang paling penting adalah bahwa hubungan PBNU dan PKB tidak dapat dianggap kongruen (sama). "Yang paling penting prinsipnya adalah begini bahwa NU ini tidak mungkin dianggap kongruen dengan PKB. NU dan PKB ini beda-beda, tidak bisa NU hanya untuk PKB saja," kata Gus Yahya. I

Ditegaskan bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB hanya berjumlah sekira 20 persen, sementara yang lainnya tersebar di berbagai partai politik. Hal ini yang melandasi bahwa PBNU harus memikirkan pula hubungan dengan partai politik lain dan tidak bisa hanya eksklusif untuk PKB.

Pada kesempatan itu, Gus Yahya juga menekankan bahwa kepengurusan Nahdlatul Ulama menghendaki konstruksi organisasi layaknya pemerintahan. "Sejak awal telah berkali-kali kami tekankan bahwa kita ingin membangun suatu konstruksi jam'iyyah kepengurusan organisasi yang bisa berfungsi laksana pemerintahan dengan struktur kepengurusan sebagai pemerintah dan jamaah sebagai warganya," kata Gus Yahya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dilansir NU Online.

 

Menurut Gus Yahya, konstruksi organisasi yang seperti pemerintahan ini mensyaratkan komponen dasar yang mencerminkan langkah strategis untuk menanggulangi masalah universal dihadapi masyarakat Indonesia dan dunia. "Pertama-tama agenda-agendanya harus sistematis, tidak boleh centang-perenang dan harus bisa secara logis mencerminkan suatu strategi untuk menanggulangi masalah universal yang kita hadapi," jelas Gus Yahya.

Komponen dasar berikutnya yang dibutuhkan yakni sistem manajemen dan tata kelola organisasi yang terstruktur dan koheren. Untuk mencapai manajemen yang solid, Gus Yahya berpendapat perlu adanya asesmen kompetensi terhadap para kader NU yang memiliki tanggung jawab terhadap sebuah badan atau lembaga di bawah naungan PBNU.  (Afrilia Tristara)