Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Presiden Tak Peka Keresahan Rakyat

Jakarta, NU Online Banten

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam menanggapi gelombang aksi massa beberapa hari terakhir ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap aspirasi utama masyarakat.  "Prabowo gagal paham merespons dinamika sosial politik dan ekonomi yang menimbulkan kemarahan publik akhir-akhir ini melalui demonstrasi di berbagai daerah," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, dikutip NU Online dari Instagram yayasanlbhiindonesia, Senin (1/9/2025).


Secara tegas, Isnur menyebut bahwa pernyataan presiden menunjukkan ketidakpahaman terhadap substansi keresahan rakyat. Menurutnya, pidato tersebut seharusnya merespons isu struktural, bukan sekadar mengomentari sikap anggota legislatif atau dinamika politik formal. 


“Kami memandang bahwa statemen Presiden Prabowo telah gagal paham dan telah tidak berhasil dalam menangkap aspirasi masyarakat bahwa yang disuarakan oleh masyarakat selama ini adalah bagaimana mereka menghadapi frustasi, mereka menghadapi kemiskinan ekstrem, mereka menghadapi ketidakadilan di mana-mana,” kata Isnur.  


Dia menilai bahwa perubahan sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau elite politik semestinya diarahkan untuk menjawab akar persoalan yang dituntut rakyat, yaitu ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, dan ekonomi yang timpang. "Ini bukan hanya soal pernyataan para anggota DPR yang tidak menunjukkan terhadap penderitaan rakyat akibat kebijakan yang tidak pro rakyat," tulis tuntutan poin kedua.


Koalisi Masyarakat Sipil  juga menyoroti bahwa presiden tidak menyinggung sama sekali soal maraknya tindakan represif aparat terhadap demonstran. Isnur mengkritik keras sikap diam negara terhadap kekerasan yang terjadi di berbagai titik aksi. “Prabowo juga tidak mengangkat tentang brutalitas aparat, di saat di sana-sini terjadi kekerasan terhadap masyarakat. Sangat brutal, sangat represif,” ujarnya.


Dia menegaskan pentingnya negara segera bertindak untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat sipil.  “Maka sangat penting sekali di sini mendesak segera melepaskan seluruh massa demonstran yang ditangkap dan hentikan segala bentuk penghalangan, intimidasi, kekerasan, dan bentuk-bentuk ancaman lain kepada masyarakat sipil,” ucapnya.


Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, gelombang kerusuhan yang terjadi di saat massa aksi sejak Kamis (28/8/2025) hingga Ahad (31/8/2025) yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia mengarah pada upaya makar dan terorisme. "Mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum bahkan melawan hukum. Bahkan mengarah pada upaya makar dan terorisme," kata Prabowo di Istana Negara, Ahad (31/8/2025).


Menurutnya, Indonesia kerap diintervensi dan diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan bangsa ini sejahtera. "Jangan kita mau terus diadu domba," tegas nya usai menemui para pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Ahad (31/8/2025).


Sehari kemudian, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan aparat kepolisian bertindak sewenang-wenang dalam penanganan demonstrasi. Prabowo menyebut, setiap polisi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan ditindak dan diproses secara adil. "Namanya menegakkan hukum kadang ada yang khilaf, ada keterpaksaan. Kalau ada korban yang benar-benar salah, kalau ada polisi yang keliru, ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan, akan ditindak," kata Prabowo seusai menjenguk para polisi korban demo di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).


Pemerintah, lanjutnya, menjamin kebebasan berpendapat masyarakat sepanjang dilakukan dengan damai dan sesuai aturan. Prabowo juga mengingatkan, demonstrasi diatur dalam undang-undang, termasuk kewajiban pemberitahuan dan pembatasan waktu. "Kalau demonstrasi murni dan baik, justru aparat melindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang. Tapi kalau sudah merusak, membakar fasilitas umum, itu artinya menghamburkan uang rakyat. Itu bukan penyampaian aspirasi, melainkan perbuatan merusak," tegasnya.


Presiden mengaku prihatin atas jatuhnya korban, baik dari masyarakat maupun aparat. Ia menyebut terdapat puluhan polisi yang terluka saat mengamankan demonstrasi, mulai dari luka bakar akibat petasan hingga cedera serius seperti patah tulang dan kerusakan organ. "Puluhan petugas kita berkorban. Ada yang kepalanya harus dioperasi, ada yang tangannya putus tapi berhasil disambung lagi, bahkan ada yang ginjalnya rusak sampai harus cuci darah," ungkapnya.


Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa polisi juga tidak kebal hukum. Dia meminta investigasi yang transparan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan di lapangan. "Jangan lupa, puluhan petugas berkorban menjaga keamanan. Tapi kalau ada anggota yang bersalah, tetap akan ditindak. Polisi juga tegas menindak anggotanya yang keliru," ucapnya.


Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi rakyat kecil dan menjaga stabilitas nasional. Ia menuding ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kerusuhan. "Yang kita hadapi bukan aspirasi murni, tapi upaya merusak dan mengadu domba rakyat. Saya dipilih rakyat, saya disumpah berdasarkan UUD, dan saya tidak akan mundur selangkah pun dalam membela kepentingan rakyat," tegasnya.


Sementara itu, rumah mewah milik DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Utama atau Uya Kuya terlihat dipasangi garis polisi dan ditutupi dengan seng serta tripleks usai penjarahan oleh sekelompok orang di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (30/8/2025) malam. Pantauan NU Online pada Senin (1/9/2025), wilayah sekitar rumah mewah tersebut tidak ada penjagaan dari pihak kepolisian dan militer. "Malam itu warga setempat agak panik karena kita sebenarnya takut ya, takut jadi sasaran juga," kata pemilik warung yang jaraknya sekitar 50 meter.


Sebetulnya, di rumah Uya Kuya sendiri terdapat pos satpam pribadi. Meski begitu, akibat kelompok penjarah tidak terbendung, satpam tidak mampu mengamankan suasana. Terlihat, banyak kaca pecah di jendela dan barang-barang jarahan juga berserakan di halaman rumah Uya Kuya. Bangunan berwarna putih itu, kini dipenuhi dengan coretan-coretan.

"Rumah ini disita rakyat, Uya Kuya joget pake duit rakyat," tulisan pada dinding rumah itu. Melalui Instagram Stories-nya, Uya Kuya juga sempat mengunggah situasi kediamannya itu. "Semoga apa yang kalian ambil bermanfaat," tulisnya.


Sebelumnya, pada unggahan Instagramnya, Uya Kuya juga telah meminta maaf atas perbuatannya yang dinilai telah menyakiti hati rakyat seluruh Indonesia.


Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menyampaikan PAN telah menonaktifkan Uya Kuya beserta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dari kursi DPR.

Tak hanya Eko dan Uya Kuya yang dinonaktifkan. Sahroni juga dinonaktifkan oleh partainya, Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sebelum dinonaktifkan, pimpinan Fraksi Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat telah resmi melayangkan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk memindahkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjadi anggota Komisi I DPR RI.


Putusan itu tertuang di dalam surat nomor F. NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025. Lantas, Sahroni digantikan oleh  Rusdi Masse Mapessessu. Rusdi sebelumnya adalah anggota Komisi IV DPR.


Diketahui, sosok Ahmad Sahroni viral di media sosial usai menyebut kata yang tidak patut sebagai pejabat publik kepada rakyat. "Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

 

Seperti diberitakan, massa berdemo di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Setelah terjadi bentrokan, massa tersulut akibat mobil kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga meninggal.  Situasi makin memanas, massa terus silih-berganti memadati depan Mako Brimob, Kwitang hingga Sabtu (30/8/2025).

Markas Gegana yang terletak 1,6 kilometer dari Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat, dibakar massa pada Ahad (31/8/2025) sore. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 16.15 WIB. Menurut seorang petugas Satpam yang tak mau disebutkan namanya, kobaran api langsung membesar sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tak lama setelah kejadian, sejumlah mobil pemadam kebakaran berdatangan untuk menjinakkan si jago merah. Hingga pukul 19.15 WIB, pantauan NU Online menunjukkan puluhan mobil damkar dan tiga unit ambulans masih bersiaga di lokasi.


Sedangkan dua halte di kawasan Pasar Senen dan jembatan penyebrangan orang (JPO) yang sebelumnya terbakar mulai diperbaiki. Namun, satu Pos Polisi di dekat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo masih terlihat rusak parah. Polsek Matraman sudah mulai dicat kembali setelah sebelumnya penuh coretan. Begitu pula Pos Polisi di samping Halte Jatinegara dan Mapolres Jakarta Timur. Keduanya kini mulai dibenahi, meski masih ada coretan yang tersisa di trotoar dan jalan.


Terpisah, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa markas kepolisian tidak boleh diterobos oleh kelompok mana pun. Dia memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas, termasuk menggunakan peluru karet bila massa berusaha masuk hingga ke asrama. “Haram hukumnya yang namanya Mako diserang, haram hukumnya. Dan kalau kemudian mereka masuk ke asrama, tembak. Rekan-rekan punya peluru karet, tembak,” kata Sigit dalam konferensi video yang beredar di media sosial.


Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan, presiden menugaskan kapolri dan panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah terukur dan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Arahan itu mencakup penindakan terhadap perusakan fasilitas umum, harta benda pribadi, hingga upaya penjarahan. “Presiden menekankan pentingnya stabilitas nasional, serta menginstruksikan Polri dan TNI untuk tetap solid bekerja sama menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia,” ujar Sjafrie menyampaikan hasil Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Ahad (31/8/2025) sore. (Haekal Attar, M Fathur Rohman)