Jakarta, NU Online Banten

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2748/ Rek/10/SP/VII/2024 yang menyatakan agar gelar akademiknya tak ditulis di surat resmi. Surat tersebut ditujukan kepada pejabat struktural di lingkungan UII. 

“Dalam rangka menguatkan atmosfer kolegial dalam tata kelola perguruan tinggi, bersama ini disampaikan bahwa seluruh korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum selain ijazah, transkrip nilai, dan yang setara itu dengan penanda tangan Rektor yang selama ini tertulis gelar lengkap “Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D.” agar dituliskan tanpa gelar menjadi Fathul Wahid,” bunyi SE tersebut.

 

Dikonfirmasi NU Online, Fathul membenarkan SE itu. “Betul. Itu SE valid,” kata Fathul, melalui aplikasi pesan singkat, Kamis (18/7/2024). Menurut pria kelahiran Jepara, Jawa Tengah, 26 Januari 1974 itu, setidaknya ada tiga alasan mengapa SE itu muncul.

Menjaga semangat kolegialitas. “Jangan sampai jabatan profesor (guru besar) justru menambah jarak sosial. Kampus seharusnya menjadi salah satu tempat yang paling demokratis di muka bumi,” ungkap Fathul.

 

Selain itu, jabatan profesor memang capaian akademik tertinggi, tetapi yang melekat di sana lebih banyak tanggung jawab publik.  “Saat ini, di Indonesia semakin banyak profesor, tetapi tidak mudah mencari intelektual publik yang konsisten melantangkan kebenaran ketika ada penyelewengan,” ucapnya.

 

Alasan terakhir, jangan sampai jabatan guru besar dianggap sebagai status sosial dan bahkan dikejar-kejar, termasuk oleh sebagian pejabat dan politisi dengan mengabaikan etika.  “Kalau peraturan bisa dibuat. Banyak peraturan yang tidak kalis kepentingan,” imbuhnya.

Dia berharap, semakin banyak profesor yang berkenan ikut sebagai gerakan moral simbolik yang bisa menjadi budaya egaliter baru yang permanen. (Ahmad Naufa)