Jakarta, NU Online Banten

Wakil Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Afifuddin Muhajir mengatakan, dua kesepakatan penting menjadi landasan berdirinya negara Indonesia. Dua kesepakatan ini menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia hingga hari ini. ’’Indonesia merupakan hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa yang memiliki visi jauh ke depan mengenai kemajemukan dan nilai-nilai kebangsaan,,’’ ujarnya pada Sarasehan Ulama bertajuk Asta Cita dalam Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).


Kesepakatan pertama adalah bahwa Indonesia dibangun untuk seluruh rakyatnya, tanpa ada diskriminasi terhadap agama, suku, atau etnis. "Bahwa negara ini adalah milik semua warga negaranya tanpa diskriminasi antara pemeluk agama yang multi dan etnik yang multi," jelasnya.


Kiai Afif pun menjelaskan perbedaan mendasar antara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Madinah memang membebaskan berbagai agama untuk berkembang, tetapi Indonesia lebih luas dalam cakupan perjuangan, karena didirikan oleh berbagai lapisan masyarakat dari seluruh agama dan suku yang ada di tanah air.

"Oleh karena itu, di sini tidak ada warga negara kelas dua karena seluruhnya terlibat perjuangan di dalam rangka kemerdekaan negara ini, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa peran kaum Muslimin lebih besar dari yang lain karena jumlahnya memang sangat lebih besar. Itu kesepakatan yang pertama," ujarnya.


Lalu kesepakatan kedua adalah pemilihan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kiai Afif menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar semboyan, tetapi merupakan ramuan cemerlang yang menggabungkan dua nilai besar, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan.


Pancasila dengan lima silanya, lanjutnya, merupakan perpaduan antara nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang sangat luar biasa, sehingga mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara dimensi ilahi dan manusiawi.


"Memang luar biasa membuat ramuan yang luas biasa, sekurang-kurangnya terlihat di dalam sila-sila daripada Pancasila. Terjadi kombinasi anatara ketuhanan dan kemanusiaan. Al-jam'u baina al-insaniyyah wal ilahiyyah: perpaduan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Ini kan luar biasa," terangnya.


Sedangkan Ketua PBNU Rumadi Ahmad menyatakan bahwa kewajiban warga negara adalah memastikan program yang terdapat dalam Asta Cita itu terwujud. Menurutnya, Asta Cita bukan hanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, tetapi juga searah dengan yurisprudensi Islam. "Karena apa? Karena hampir semua isinya itu kemaslahatan yang diidealkan bagaimana seorang pemimpin harus mengambil kebijakan," kata Rumadi, dilansir NU Online.


Meski begitu, Rumadi menjelaskan, persoalan Asta Cita terletak pada realisasi ke dalam kebijakan konkret. Pasalnya, sejak era pemerintahan orde lama, orde baru, hingga reformasi, pemerintah memiliki cita-cita yang sama baiknya.


Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan, tugas terbesar pemerintah Prabowo yakni mengawal program Asta Cita agar berjalan secara maksimal. "Saya kira tantangan terbesar pemerintah sekarang adalah memastikan eksekusi (Asta Cita) ini berjalan dengan baik," ungkapnya.


Sedangkan Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh mempersyaratkan pembangunan merata sebagai indikator utama Indonesia Emas 2045. Sebab banyak pihak yang belum menikmati fasilitas dari negara. "Oleh karena itu, kata kunci yang namanya Indonesia Emas 2045 itu kalau kaum dhuafa sudah bangkit. Itu esensinya," ujarnya di tempat yang sama.


Pria yang pernah menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan dua periode itu melanjutkan, pendidikan menjadi tonggak utama untuk melibas kemiskinan. Pendidikan berkualitas harus dapat menggapai masyarakat tanpa terkecuali.

"Dan itu (pendidikan pemotong kemiskinan) bukan choice, bukan pilihan, tetapi gebrakan, sehingga negara ini wajib memberikan layanan pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak miskin," tegasnya.


Baginya, hal itu merupakan bagian dari janji kemerdekaan yang mesti dipenuhi pula oleh negara, karena sikap terhadap janji pemerintah menentukan wajah suatu negara.


Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, Asta Cita bersifat islami dan qur'ani. Asta Cita, terutama dalam poin keempat, mengandung semangat berpengetahuan dan sehat badan. "Karena kalau kita membaca Al-Qur'an itu disebutkan bahwa Thalut itu menjadi pemimpin karena punya kelebihan, dan kelebihan yang diberikan oleh Allah adalah basthatan fil 'ilmi wal jism: ilmunya luas fisiknya kuat," terangnya.



Dalam kesempatan yang sama, Mu'ti juga memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperkuat pendidikan berkualitas sejak prasekolah. "Dunia masa depan adalah dunia yang ditentukan oleh kekuatan ilmu. Karena itu tentu saja pendidikan harus menyiapkan generasi bangsa kita untuk memiliki ilmu," kata sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Seperti diketahui, PBNU menggelar Sarasehan Ulama di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025) sebagai bagian dari rangkaian acara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU. Sarasehan ini sekaligus menjadi ajang diskusi dan refleksi mengenai peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung cita-cita pemerintah untuk khidmah (pengabdian) kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 


Sarasehan kali ini mengangkat tema Asta Cita dalam Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama, dengan tujuan memperkuat kontribusi NU dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Acara ini juga menghadirkan serangkaian panel diskusi dengan tema-tema yang relevan bagi masa depan Indonesia. Sarasehan ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. (Haekal Attar, Afrilia Tristara, Achmad Risky Arwani Maulidi)