Tangerang Selatan, NU Online Banten
Tahapan seleksi petugas penyelenggara ibadah haji 2023 telah dimulai. Kasi PHU Kemenag Tangsel, Muhammad Bahtera Yudha mengatakan, peserta yang lulus seleksi administrasi di tingkat kabupaten/kota akan diumumkan Sabtu (14/1/2023).
“Mereka harus mengikuti computer assisted test (CAT) tingkat pertama di kabupaten/kota pada 17 Januari 2023. Hasilnya akan diumumkan pada 18 Januari 2023,’’ ujarnya dikutip dari situs resmi Kemenag Tangsel.
Dijelaskan, peserta yang lolos seleksi di kabupaten/kota, berhak mengikuti seleksi CAT tingkat provinsi yang akan dilakukan pada 24 Januari 2023. Hasil seleksi PPIH kloter tingkat provinsi akan diumumkan melalui website Kementerian Agama.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI membuka seleksi mulai 6 Januari hingga 13 Januari 2023. Pendaftaran dilakukan secara online dan transparan menggunakan aplikasi yang sudah ada di Kementarian Agama RI. Pendaftaran dibuka bagi petugas kloter dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
Kepala Kantor Kemenag Tangsel Dedi Mahfudin menjelaskan, rekrutmen petugas haji dilakukan secara berjenjang. ”Untuk pendaftaran petugas kloter dan PPIH tingkat kabupaten/kota, dibuka mulai 6-13 Januari 2023. Pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara online, agar lebih mudah dan transparan,” jelasnya.
Ditambahkanya, peserta mendaftar melalui Pusaka Super Apps Kementerian Agama pada menu pendaftaran petugas haji.
“Untuk petugas kloter, Kemenag membuka seleksi untuk dua formasi, yaitu ketua kloter dan petugas pembimbing ibadah haji kloter. Khusus untuk pembimbing ibadah haji, dipersyaratkan harus sudah berhaji dan memiliki Sertifikat Pembimbing Manasik,” tambahnya.
Selain itu, sambungnya, calon petugas, baik formasi PPIH kloter maupun PPIH Arab Saudi, harus mampu mengoperasikan Microsoft Office serta Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android atau iOS.
“Petugas harus melek teknologi, karena semua pelayanan petugas haji akan dilaporkan secara digital. Seleksi petugas kloter dan PPIH Arab Saudi terbuka untuk umum dengan syarat harus ada rekomendasi dari ormas Islam, lembaga pendidikan, atau pesantren. Sedangkan untuk PNS harus melampirkan surat tugas dari kementerian/lembaga,” tutupnya.
Pewarta: Mutho Masyhadi
