LPBI NU Banten: Skor Indeks Rawan Bencana Provinsi Banten Tinggi
Kabupaten Pandeglang, NU Online Banten
Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Provinsi Banten Sehabudin menguraikan, bahwa provinsi Banten masuk dalam kategori daftar Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) dengan skor 154,87.
“Kelas resiko ke-7 se-Indonesia dan tertinggi di Pulau Jawa yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dan semua pihak,” urainya pada kegiatan lorong diskusi di Kampus Mathla’ul Anwar Banten, Pandeglang, Sabtu (5/2/2022) pagi.
Kegiatan lorong diskusi ini mengusung tajuk ‘Menggagas Lumbung Sosial: Indeks Kebencanaan atau Manajamen Bencana?’ dengan dihadiri berbagai narasumber. Diantaranya Ketua LPBI NU provinsi Banten Sehabudin, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Pandeglang Hj Nuriah, Ketua Mathla’ul Anwar Care Mulyadi, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Provinsi Banten Bambang R Hadhy dan Ketua Serikat Media Siber Indoensia (SMSI) Pandeglang Muhaimin.
Lebih lanjut, Sehabudin mengungkapkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukan riwayat nyata yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah indonesia. IRBI dapat digunakan untuk mengukur dan memanfaatkan keuntungan iklim dan bencana. Manfaat analisis IRBI ini adalah untuk membantu mengatur prioritas dalam kebijkan perumusan dan implementasinya.
“Indeks kebencanaan sesuatu yang sangat penting karenanya merupakan arah dalam penanggulangan bencana dan managemen yang baik dalam penanggulangan bencana akan dapat meminimalkan resiko bencana,” pungkasnya.
Selain itu, Sehabudin berharap, melalui forum diskusi ini akan menghasilkan hal-hal yang positif yang menjadi arah penanggulangan bencana kedepannya berdasarkan indeks dan manajemen kebencanaan.
Manajemen kebencanaan adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari aspek perencanaan, penanggulangan, hingga tindakan pascabencana. Kegiatan ini meliputi usaha pencegahan, tanggap darurat, mitigasi kesiapsiagaan dan pemulihan.
“NU menugaskan LPBI sebagai leading sector harus terus hadir diberbagai agenda penanggulangan bencana, karena itu merupakan sudah tanggung jawab kami,” tuturnya
Sememtara itu, Kadinsos Pandeglang Hj Nuriah menjelaskan, bahwa lumbung sosial adalah bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan dan persediaan barang-barang kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan papan nama berukuran 1x1 meter yang bertuliskan Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana disertai dengan logo Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.
Lumbung sosial atau 'buffer stock' menjadi salah satu kebijakan umum Kementerian Sosial dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat yang terkena dampak bencana. Lumbung sosial didirikan di sejumlah daerah rawan bencana.
“Pendirian lumbung sosial sangat bergantung pada kondisi geografis dan kebutuhan daerah, oleh karena itu lumbung sosial tidak hanya berisi kebutuhan logistik dan makanan, namun juga beberapa kebutuhan yang menopang kelangsungan kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana,” kata Nuriah.
Wakil Rektor III UNMA Banten Efi Hasan menambahkan, dirinya berniat akan memasukan kurikulum kebencanaan disemua jenjang pendidikan di Mathla’ul Anwar.
Konrtributor: Aep Budiman
Editor: Arfan Effendi
