Ini Kado K-Sarbumusi untuk Pemerintah di Hari Buruh

Tangerang Selatan, NU Online Banten

Hari Buruh Internasional ‘May Day’ yang diperingati pada 1 Mei tiap tahunnya tidak luput dari pantauan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi SARBUMUSI), “berbagai kebijakan dan regulasi terkait ketenagakerjaan telah diimplementasikan, isu-isu krusial seperti upah layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, kepastian kerja, serta perlindungan sosial masih menjadi tantangan yang signifikan,” ujar H. Irham Ali Saifuddin Presiden K-SARBUMUSI kepada NU Online Banten, Kamis petang (1/5/2025).

 

“Globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi turut memengaruhi lanskap ketenagakerjaan, menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi kesejahteraan buruh atau pekerja,” imbuhnya.

 

“Menyikapi berbagai masalah yang ada, pada momentum Hari Buruh Internasional 2025 Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi SARBUMUSI) mengeluarkan tuntutan kepada pemerintah Prabowo-Gibran,” terangnya.

 

Berikut urutan lengkap 9 tuntutan kepada pemerintah Prabowo-Gibran:

Pertama, pemerintah harus memperkuat diplomasi ekonomi dan melakukan negosiasi ulang dengan negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat, untuk menurunkan atau menghapus tarif yang merugikan industri padat karya di Indonesia.

 

Kedua, pemerintah perlu memberikan subsidi sementara, keringanan pajak, atau stimulus bagi industri yang terdampak tarif ekspor agar dapat mempertahankan tenaga kerja dan mencegah gelombang PHK.

 

Ketiga, pemerintah dan sektor swasta harus menyediakan pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja yang terkena PHK agar mereka dapat beradaptasi dengan sektor baru seperti ekonomi digital dan energi hijau.

 

Keempat, diperlukan program jaminan sosial dan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk pekerja informal dan outsourcing yang sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Selanjutnya Konfederasi SARBUMUSI merekomendasikan pemerintah untuk menanggung jaminan sosial 20% pekerja yang dihitung dari pekerja pendapatan terendah dan rentan sehingga bisa memitigasi resiko jebakan kemiskinan berikutnya.

 

Kelima, pemerintah harus mempermudah perizinan dan memberikan kepastian hukum untuk mendorong investasi domestik yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

 

Keenam, deregulasi yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo yang fokus pada daya tarik investasi dan bisnis berkelanjutan yang juga beriorientasi pada kesejahteraan buruh. Deregulasi harus dipastikan steril dari penunpang gelap kebijakan sebagaimana proses dibuatnya Omnibus Cipta Kerja di masa lalu.

 

Ketujuh, pemerintah harus fokus pada pengembangan keterampilan kerja dan vokasi untuk memfasilitasi kompetensi pekerja agar berdaya saing dan menjadi daya tarik investasi.

 

Kedelapan, konfederasi Sarbumusi memandang Satgas PHK bukan merupakan solusi utama. Pemerintah harus lebih fokus pada akar permasalahan terjadinya PHK termasuk lesunya ekonomi, fenomena deindustrialisasi sektor padat karya, dan sepinya investasi bahkan setelah diundangkan UU Cipta Kerja. Pemerintah harus memperkuat instrumen perlindungan hukum bagi buruh rentan, termasuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO No 188, 189, dan 190 dan instrumen hukum nasional seperti UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

 

Kesembilan, terkait dengan relasi mitra dalam industri ride hailing, pemerintah & aplikator harus bijak dalam penentuan kebijakan, agar adil bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem industri ride hailing. Baik bagi mitra, UMKM, pekerja, maupun aplikator. Terdapat lebih dari 4 juta pengemudi daring yang terlibat, jutaan orang yang bekerja dalam UMKM makanan & minuman. Kebijakan yang tepat akan menjamin kelangsungan bisnis dan ekonomi bersama. (Singgih Aji Purnomo)