Apa Itu K-Sarbumusi? Berikut Delapan Program Kerja Prioritasnya

Tangerang Selatan, NU Online Banten

Usia Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) bertambah. Hari ini, 27 September 2023, berusia 68 tahun. Tentunya, banyak aktivitas dan program telah disuguhkan. Menurut Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) K-Sarbumusi Irham Ali Saifuddin, Sarbumusi periode ini telah merumuskan 8 program kerja prioritas.

 

Di antaranya adalah penciptaan lapangan kerja, promosi hubungan industrial Aswaja, perlindungan sosial inklusif, serta pengorganisasian dan konsolidasi. Selain itu kaderisasi dan pelatihan, manajemen penanganan kasus dan advokasi, pembangunan jejaring dan aliansi strategis, serta komunikasi, media dan dokumentasi.

 

’’Di antara program-program tersebut, dalam dua tahun awal kepengurusan periode ini, Sarbumusi akan fokus pada pengorganisasian dan konsolidasi terlebih dahulu. Juga terus membantu anggota dalam akses jaminan sosial dan advokasi penanganan kasus. Sarbumusi juga sedang persiapan mendirikan dan memperkuat koperasi-koperasi sektoral buruh, termasuk untuk para buruh informal,’’ ujar Gus Irham—sapaan akrabnya--kepada NU Online Banten (NUOB), Rabu (27/9/2023).

 

Lebih lanjut dijelaskan, koperasi-koperasi ini kedepannya akan dijadikan sebagai pilar kemandirian ekonomi.’’Sehingga bisa memperkuat daya tawar dan resiliensi buruh terhadap ancaman eksternal seperti economic shocks and crisis,’’ terang pria lulusan Universitas Gadjah Mada, Jogja, itu.

 

Sementara itu, dikutip dari NU Online, K-Sarbumusi merupakan badan otonom NU yang lahir di pabrik gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, 27 September 1955 atas rekomendasi Muktamar Ke-20 NU pada 1954 di Surabaya, Jawa Timur.

 

Dalam perjalanannya, K-Sarbumusi terpaksa harus berhenti bergerak. Hal ini mengingat kebijakan Orde Baru yang melebur seluruh organisasi buruh dalam satu wadah, yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FSBI) pada 30 Februari 1973 dan kemudian menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada 1985.

 

Meskipun tidak lagi memiliki organisasi buruh, NU tetap menaruh perhatian kepada sektor ketenagakerjaan. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada 1984. Muktamar NU menganjurkan kepada warga NU yang bekerja di sektor industri untuk memelopori tumbuhnya organisasi buruh di basis-basis industri untuk meningkatkan produktivitas dan yang berorientasi pada kepentingan kaum buruh.

 

Ketika Orde Baru tumbang dan era Reformasi dimulai, tokoh-tokoh K-Sarbumusi pun mendesak H Susanto Martoprasono sebagai ketua umum K-Sarbumusi sejak 1969 untuk memfasilitasi Forum Silaturahim Nasional. Kegiatan ini terselenggara pada 26 Jui 1998. Inisiasi ini muncul setelah pemerintahan Habibie meratifikasi konvensi ILO no 87 tentang Kebebasan Berserikat.

 

Kemudian, Sarbumusi itu menggelar Rapat Kerja Nasional pada 10-11 Mei 1999 di Griya Saba Kopo, Bogo, Jawa Barat. Pertemuan itu merekomendasikan agar Muktamar ke-30 NU di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, mengembalikan Sarbumusi sebagai badan otonom.

 

Namun, muktamar hanya membentuk Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja Nahdlatul Ulama (LPTK NU) yang berfungsi melakukan kajian bidang perburuhan tapi tidak bisa berfungsi sebagai serikat buruh. Meskipun demikian, pendirian lembaga ini merupakan embrio dari upaya menghidupkan kembali K-Sarbumusi. Kemudian, Muktamar ke-31 NU di Solo 2004 memutuskan K-Sarbumusi kembali menjadi badan otonom NU yang membidani sektor perburuhan. Soetanto Martoprasono yang merupakan aktifis Sarbumusi sejak Orde Lama diangkat kembali menjadi ketua umum. Namun, di tengah perjalanan, mengundurkan diri dan digantikan H Junaidi Ali.

 

Selama kurun waktu 68 tahun itu, K-Sarbumusi telah dipimpin oleh enam orang ketua umum atau presiden: Mereka adalah Thahir Bakri (1955-1961), KH Masykur (1961-1969), H Soetanto Martoprasono (1969-1973), H Junaidi Ali (2004-2010), H Saiful Bahri Anshori (2010-2022), H Irham Ali Saifuddin (2022-2027). (Singgih Aji Purnomo)