Cilegon, NU Online Banten
Politikus asal Dapil Banten, Yandri Susanto meminta Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon, Banten untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat di 143 madrasah yang ada di Kota Cilegon.
Ketua Komisi VIII DPR ini menilai sekolah daring selama ini tidak terlalu efektif dalam pembelajaran yang ada sehingga rencana proses pembelajaran tatap muka harus dipersiapkan sebaik mungkin oleh seluruh sekolah madrasah yang ada di Kota Cilegon, Banten.
"Pastikan belajar tatap muka di madrasah dan pesantren dilakukan lebih matang dan prokes yang ketat," ujar Yandri Susanto saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR membahas persiapan belajar tatap muka di madrasah dan pesantren di Kota Cilegon, Senin (12/4).
Menurutnya, sejauh ini hasil evaluasi pembelajaran secara daring dinilai belum efektif sehingga rencana belajar tatap muka nanti harus disambut dan dipersiapkan lebih baik, melalui koordinasi intensif dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Satgas Covid-19 di Kota Cilegon dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Lebih lanjut Yandri mengatakan bahwa proses belajar-mengajar luring penting karena sudah satu tahun peserta didik madrasah dan pesantren mengikuti pembelajaran secara daring.
Akibat pandemi Covid-19, anak didik dan orang tua sudah merasa jenuh. Kondisi ini berimbas kepada efektivitas jalannya proses belajar mengajar.
“Kita terima laporan dari Kanwil Kemenag Banten ada semacam sudah ada kebosanan dari anak didik yang memang sudah lama tidak keluar rumah, tidak bertemu dengan teman-teman sekolah, juga para guru di sekolahnya. Jadi, sekolah tatap muka ini juga menjadi sebuah mimpi besar bagi anak didik untuk kembali ke sekolah,” katanya.
Yandri menegaskan, apabila pandemi Covid-19 belum dapat dikendalikan maka proses belajar dapat dilakukan secara hybrid, yaitu daring dan luring yang dapat dilaksanakan 50 % dari jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka sedangkan 50 % sisanya mengikuti secara daring.
“Antara peserta didik yang mengikuti secara daring dan luring dapat diselang-seling sesuai kebijakan masing-masing madrasah dan pesantren,” katanya.
