Kelola Pajak, Ketua PBNU: Pintar Saja Tidak Cukup

Jakarta, NU Online Banten

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Aizuddin Abdurrahman berharap agar forum diskusi seperti yang digelar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dapat terselenggara secara rutin. Sebab, banyak isu yang memerlukan kontribusi pemikiran pakar dan akademisi.

"Banyak sekali hal-hal yang harus didiskusikan dengan banyak kepala, banyak pemikiran yang tentu ini akan menjadi masukan manifestasi bagi organisasi (PBNU)," ujar Gus Aiz—sapaan KH Aizuddin Abdurrahman pada ISNU Forum for Investment, Trade, and Global Affairs di Lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (11/6/2025). Forum diskusi ini berfokus pada pembahasan urgensi pembentukan badan penerimaan negara di tengah krisis dan defisit Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk urusan pajak, Gus Aiz berpendapat, pintar saja tidak cukup. Setidaknya ada tiga hal yang diperlukan dalam pengelolaan pajak yakni, pintar, berani, dan benar. Artinya prinsip menjalankan regulasi perpajakan membutuhkan kepintaran sekaligus keberanian dan kebenaran. "Menjaga tiga hal itu salah satu amanah yang dihasilkan organisasi dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada," katanya.


Senada, Ketua ISNU Forum Hery Haryanto Azumi menyebut bahwa dalam forum ini, ISNU Forum konsisten mengundang para pakar untuk mendiskusikan rekomendasi dan berkontribusi untuk negara melalui PBNU.

Akademisi Ibrahim Kholilul Rohman yang sekaligus anggota Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU memaparkan pertanyaan besar yang akan dibahas oleh para pakar dalam diskusi, yakni terkait seberapa penting perlunya mendirikan badan penerimaan negara? "Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kemudian kita harus menjaga kestabilan domestik, baik fiskal maupun moneter, bagaimana signifikansi pembentukan badan penerimaan yang sedang digodok oleh pemerintah?" tanyanya, dilansir NU Online.


Tiga narasumber yang dihadirkan adalah Founder DDTC Darussalam, Guru Besar Bidang Politik Perpajakan Nasional Unissula Edi Slamet Irianto, dan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. (Afrilia Tristara)