Kiat Cegah Pernikahan Inses: Pemerintah Perlu Bertindak Tegas dan Edukatif

Tangerang Selatan, NU Online Banten

Praktik pernikahan inses atau hubungan sedarah menjadi salah satu bentuk penyimpangan serius yang mengancam perkembangan psikologis dan kesehatan generasi muda. Menyikapi fenomena ini, Nina Afiani Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, menegaskan perlunya langkah tegas dan menyeluruh dari pemerintah untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam praktik menyimpang tersebut.

 

Menurut Nina, pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan lembaga terkait harus menjalankan regulasi yang kuat dan tindakan cepat, terutama dalam pemblokiran situs atau komunitas online yang menyebarkan konten menyimpang, termasuk fantasi sedarah. "Pemantauan digital harus dilakukan secara berkala, dan akses ke konten menyimpang harus diblokir secara tegas," ujar dokter yang menamatkan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran saat dihubungi NU Online Banten, Minggu (1/6/2025).

 

Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya penerapan hukum pidana bagi pelaku inses serta penyebar konten yang mendukung praktik tersebut. “Tidak hanya pelaku, penyebar ideologi dan konten fantasi inses juga harus mendapat hukuman sesuai undang-undang yang berlaku,” tegas Nina.

 

Pemerintah juga didorong untuk melaksanakan program edukasi seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah. Edukasi ini harus mencakup tidak hanya aspek biologis seperti kehamilan dan penyakit menular seksual, tetapi juga pentingnya membangun relasi sehat, batasan tubuh, serta mengenali kekerasan seksual.

 

“Anak-anak harus dibekali dengan pengetahuan yang tepat agar mampu memahami bahaya relasi menyimpang, termasuk inses. Ini bukan hanya tugas sekolah, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap anak,” imbuhnya.

 

Sebagai bentuk upaya jangka panjang, kampanye publik tentang bahaya inses juga sangat penting dilakukan. Pemerintah dapat menggandeng media massa dan digital serta melibatkan tokoh agama dan budaya, agar pesan edukatif bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

 

Langkah terakhir yang menurut Nina sangat vital adalah pelatihan kepada guru, kader Posyandu, dan tenaga kesehatan. Pelatihan ini bertujuan agar para pelayan masyarakat di garis depan mampu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual maupun perilaku menyimpang pada anak, sehingga bisa dilakukan intervensi sejak dini.

 

“Pencegahan inses bukan hanya soal moral, tapi juga kesehatan mental dan sosial anak. Pemerintah harus hadir secara aktif, baik dalam bentuk regulasi maupun edukasi,” tandas Nina.