Antisipasi Kenaikan Beras, Pemprov Banten Lakukan Ini
Tangerang Selatan, NU Online Banten
Angka inflasi di Provinsi Banten pada Agustus 2023 terkendali pada 2,96 persen year on year (YoY). Secara nasional, angka itu termasuk 10 daerah terendah. Untuk nasional, angka inflasi mencapai 3,27 persen. Demikian data dari Badan Pusat Statistik.
Ada beberapa komoditas pemicu inflasi yang menjadi fokus perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten. Beras menjadi perhatian karena secara bersama nasional mengalami kenaikan.
’’Kenaikan komoditi beras di Provinsi Banten masih terkendali dan di bawah rata-rata nasional. Sehingga penanganannya bisa dilakukan salah satunya dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan 92 titik sasaran,’’ ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (4/9/2023).
Pihaknya, minta seluruh organisasi perangkat daearah (OPD) terkait bersama stakeholder untuk segera melakukan intervensi secara serius.’’Karena ini merupakan barang kebutuhan pokok setiap orang, berbeda dengan komoditi lainnya,” imbuhnya.
Virgojanti melanjutkan, berbagai strategi sudah dipetakan untuk mengatasi kenaikan harga beras di pasaran. Strategi itu dilakukan dari mulai tingkat produksi, pasokan atau ketersediaan sampai tingkat distribusi.
’’Untuk bulan Agustus-Oktober 2023 ini kita akan ada panen seluas 113.419 hektare dengan produksi 601.577 ton gabah kering giling (GKG) dan menghasilkan beras sekitar 300.000 ton beras,” ucapnya seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Banten.
Artinya, tambah Virgovanji, secara neraca kondisi beras di Provinsi Banten sudah aman. Untuk itu, Virgojanti akan mengoptimalkan peran BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri untuk mengambil peran penuh sebagai offtaker agar cadangan padi atau beras kita tetap tercukupi.
’’Kemudian juga kita akan menggiatkan gerakan pasar murah, pengecekan stok di suplayer, keterjangkauan harga pupuk dan bibit padi sampai memastikan harga jual beras di pasaran tradisional dan modern terjangkau di bawah HET (harga eceran tertinggi),” pungkasnya.
Direktur Utama PT ABM Saeful Wijaya mengungkapkan, GPM yang dilakukannya sepanjang 2023 ini sudah melakukan operasi pasar murah sebanyak 57 kali. “Atas arahan dari Bapak Pj Gubernur dan Ibu Pj Sekda, kita akan memasifkan GPM itu, utamanya pada komoditi beras agar harganya kembali normal,” ucapnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus M Tauchid menambahkan, neraca kebutuhan beras Provinsi Banten pada Agustus-Oktober 2023 ini mencapai 380.377 ton beras. Artinya jika melihat data di atas masih ada surplus.
’’Jangan dibayangkan El Nino itu semua kering dan tidak ada aktivitas. Di Banten justru masih memiliki sumber irigasi pedesaan di luar irigasi teknis dan itu yang bisa kita optimalkan,’’ tegasnya. (M Izzul Mutho)
