• logo nu online
Home Nasional Banten Raya Warta Keislaman Tokoh Khutbah Sejarah Opini Pesantren NU Preneur Ramadhan 2023
Jumat, 31 Mei 2024

Banten Raya

Ini yang Dilakukan Pj Gubernur Banten setelah Libur Lebaran 2024 Selesai

Ini yang Dilakukan Pj Gubernur Banten setelah Libur Lebaran 2024 Selesai
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar (empat dari kiri). (Foto: Pemprov Banten)
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar (empat dari kiri). (Foto: Pemprov Banten)

Tangerang Selatan, NU Online Banten

Setelah libur Lebaran 1445 Hijriah/2024 Masehi selesai, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tancap gas. Dia memantau persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten. “Pagi ini kita langsung rapat di Bappeda kaitannya dengan persiapan agenda 2025, beberapa di antaranya persiapan Musrembang,” ujarnya, Selasa (16/4/2024).



Pada musrembang nanti, lanjut Al Muktabar, ada beberapa hal yang menjadi konsen utama pemerintah seperti peningkatan pendidikan, infrastruktur secara umum, serta pelayanan dasar lainnya. “Itu basis yang akan kita gulirkan dalam musrembang,” imbuhnya dilansir dari laman resmi Pemprov Banten.



Dijelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya untuk hadir dalam layanan pendidikan yang semakin berkualitas. Hal itu penting dilakukan untuk menjawab agenda Indonesia Emas 2045.



Provinsi Banten secara khusus mempunyai modal bonus demografi. Itu mempunyai relevansi kuat dengan peningkatan kapasitas SDM. ’’Kita memperkuat SDM (sumber daya manusia) itu salah satunya dengan sistem pendidikan vokasi. Setiap siswa dibekali kemampuan atau skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dengan begitu, lulusan diharapkan bisa sepenuhnya terserap oleh dunia kerja dan itu bisa mengurangi angka pengangguran,” ucapnya.



Terkait dengan infrastruktur dalam arti luas, lanjut Al Muktabar, terus ditingkatkan. Sebab, dengan infrastruktur yang baik, akses perekonomian masyarakat akan semakin mudah sehingga itu bisa mengurangi angka kemiskinan.’’Kalau semuanya sudah terbuka, semuanya mempunyai peluang ekonomi,” jelasnya.



Terkait dengan kebijakan work from home (WFH) kepada aparatur sipil negara (ASN), diakui Al Muktabar itu merupakan pilihan bagi dinas, terutama bagi yang belum bisa masuk kantor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. “Mereka bisa mengajukan WFH, namun tentu dengan output kinerja yang jelas. Prinsipnya kita patuh pada ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdulah Azwar Anas),” terangnya.

 


Hadir dalam kesempatan itu di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Banten Mahdani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani, Kepala Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan, dan Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti.



Diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Banten terkait penyesuaian jadwal kerja di lingkungan Pemprov Banten. Penyesuaian jam kerja tersebut dibagi menjadi dua kategori, melaksanakan pekerjaan dari rumah atau work from home (WFH) dan mengerjakan pekerjaan dari kantor atau work from office (WFO) dari 16 April sampai 17 April 2024.


Seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Banten, Ahad (14/4/2024), landasan penyesuaian jam kerja tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.


Penyesuaian jadwal kerja tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas arus balik dan pengendalian kemacetan arus lalu lintas setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
(M Izzul Mutho)


Banten Raya Terbaru