Ketum PBNU: Kerja Sama Multilateral Antarnegara Jadi Upaya Memerdekakan Palestina

Jakarta, NU Online Banten

Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, kerja sama multilateral antarnegara menjadi upaya untuk memerdekakan bangsa Palestina. "Saya berharap, pemerintah Indonesia bisa melakukan lebih dan tidak terputus dalam upaya menolong Palestina ini. Apa pun caranya, dan bahwa memerlukan upaya-upaya multilateral secara objektif, tanpa kerangka multirateral itu tidak mungkin dan membangun kerangka multirateral itu juga tidak mudah, tapi upaya harus dilakukan," ujarnya kepada NU Online di Lantai 3 Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.


Gus Yahya—sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf-- menilai Presiden Prabowo Subianto telah melakukan upaya kerja sama multilateral dengan melakukan perjalanan kenegaraan untuk mengunjungi lima negara di Timur Tengah. Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania. Di tengah kontroversi relokasi dan evakuasi yang akan dilakukan pemerintah dengan menunggu kesepakatan dengan negara lain, Gus Yahya melanjutkan, upaya-upaya dalam mendukung kemerdekaan Palestina harus tetap dilakukan tanpa sedikit pun menghilangkan kedaulatan negara dan martabat orang Palestina.

"Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya tanpa henti, apa pun cara yang bisa ditempuh untuk menolong Palestina ini. Kalau memang evakuasi atau relokasi itu visible dengan sejumlah syarat, kan ini bukan cuma soal mindahin orang, ini kan soal kalau orangnya dievakuasi wilayahnya diapakan? Siapa yang tanggung jawab? Bagaimana jaminan bahwa mereka bisa balik lagi?" ujarnya dengan nada tanya.


Menurut Gus Yahya, masalah di Palestina saat ini sangat menyangkut kekuatan-kekuatan besar dunia, sehingga pertolongan bagi bangsa Palestina membutuhkan kesepakatan-kesepakatan multilateral antarnegara "Orang sekarang bicara bahwa kalau mereka keluar sulit sekali untuk kembali. Ya tergantung selama ini tidak pernah ada multilateral framework yang menjamin itu. Mereka diusir ke sana ke mari nggak ada konsolidasi multilateral untuk memaksa mereka supaya bisa kembali. Kalau inisiatif kita pikirkan sejak awal kemudian kita bangun framework-nya, siapa tahu pembicaraan yang substansial ini juga belum sampai sungguh-sungguh dilakukan, ini juga baru semacam pendekatan-pendekatan komunikasi," terangnya.


Pada kesempatan itu, Gus Yahya membantah bahwa di Indonesia tidak peduli terhadap bangsa Palestina karena kehilangan tanah airnya. Ia kemudian mengutip alinea pertama dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.


"Kita sudah menetapkan cita-cita bernergara ini, salah satunya adalah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan abadi, dan keadilan sosial. Tidak mungkin kalau kita sampai berpikir untuk merelakan bangsa Palestina kehilangan tanah airnya, (karena itu) sudah bertentangan dengan prinsip konstitusi dan keberadaan bangsa kita," tegasnya, dilansir NU Online. (Haekal Attar)