• logo nu online
Home Nasional Banten Raya Warta Keislaman Tokoh Khutbah Sejarah Opini Pesantren NU Preneur Ramadhan 2023
Senin, 17 Juni 2024

Nasional

Tata Birokrasi NU, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno

Tata Birokrasi NU, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno
Rapat harian syuriyah dan tanfidziyah PBNU di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (Foto: NUO/Suwitno)
Rapat harian syuriyah dan tanfidziyah PBNU di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (29/5/2024). (Foto: NUO/Suwitno)

Banten, NU Online Banten

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat pleno pada 20-21 Juli 2024. Keputusan tersebut berdasarkan rapat harian syuriyah dan tanfidziyah PBNU di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (29/5/2024).  



Ketua PBNU H Ulil Abshar Abdalla menjelaskan, rapat pleno itu akan melibatkan seluruh pengurus syuriyah, pengurus harian tanfidziyah, serta ketua lembaga dan ketua badan otonom (banom) untuk membahas rencana strategis (renstra) PBNU.  



Agenda utama dalam pleno tersebut, lanjutnya, adalah penataan birokrasi NU secara menyeluruh, terutama birokrasi lembaga-lembaga dan banom NU.   "(Rapat pleno) akan diselenggarakan pada akhir Juli 20-21, tempatnya belum ditentukan,” ujar Gus Ulil—sapaan akrab Ulil Abshar Abdall --ditemui usai rapat, seperti dilansir NU Online.



Menurut Gus Ulil, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf telah memiliki konsep untuk mendudukkan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU sebagai "Bappenas-nya" NU, yang disebut sebagai Bappenu.  



Kini Lakpesdam tengah menyusun rencana besar, termasuk renstra untuk mendesain ulang dan membenahi lembaga-lembaga di bawah PBNU. Rapat pleno tersebut diharapkan menghasilkan keputusan penting dalam tata kelola organisasi yang akan membangun birokrasi NU agar lebih efektif dan efisien. Hal tersebut lantaran merujuk pada tema besar kepengurusan NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya—sapaan KH Yahya Cholil Staquf-- saat ini adalah "Governing the NU" yang menekankan pada pengelolaan NU layaknya sebuah pemerintahan.  


"Intinya adalah PBNU harus seperti pemerintahan Indonesia. Harus punya birokrasi yang efektif, efisien, bisa mengeksekusi, dan menjadi jembatan antara keinginan PBNU dengan pihak di bawah, di akar rumput," jelas Gus Ulil.  


Sebagai informasi, penyelenggaraan rapat pleno termaktub dalam AD/ART hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung pada Pasal 27 Bab X dan 91 Bab XXIV tentang Rapat-Rapat.  



BAB X

Rapat-Rapat

Pasal 27  

Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

a. Rapat kerja;

b. Rapat pleno;

c. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah;

d. Rapat Harian Syuriyah;

e. Rapat Harian Tanfidziyah; dan

f. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.  


Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana Pasal 27 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.  



BAB XXIV

Rapat-Rapat

Pasal 91  

(1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja. (Nuriel Shiami Indiraphasa)


Nasional Terbaru