MENGHADAPI tragedi kemanusiaan di Gaza, apakah agamawan mampu melakukan langkah nyata? Turut andil menyelesaikan. Alih-alih tidak memperkeruhnya. Jika jawabannya positif, maka seperti apa langkah nyatanya. Tantatangan inilah yang diajukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) kepada tokoh lintas agama. Di hadapan puluhan pemangku otoritas keagamaan dari berbagai dunia. Baik dari Asia, Afrika, Eropa, maupun Amerika. Tepatnya di Forum R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, 27 November 2023.
Dalam salah satu keterangannya, KH Yahya Cholil Staquf, menjelaskan bahwa forum tersebut menyeru semua tokoh agama untuk mampu melakukan langkah nyata. Mendesak aktor politik di masing-masing negaranya untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Palestina. Lebih lanjut, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu berharap tokoh Kristen mampu mempengaruhi Joe Biden, presiden Amerika, untuk menghentikan Israel. Demikian halnya, tokoh agamawan Yahudi dapat mendesak aktor politik Israel. Lantas seberapa pengaruhnya?
Dalam kajian politik global, terdapat 5 aktor dalam kancah politik internasional. Dalam bukunya, Global Politics, Andrew Heywood (2011) mendefinisikan aktor global sebagai personal atau institusi yang memiliki keputusan dan tindakan yang memiliki dampak bagi politik global. Kelima aktor tersebut adalah negara-bangsa, organisasi internasional, gerakan lingkungan hidup global, korporasi transnasional, dan kelompok ahli. Empat kelompok terakhir disebut sebagai aktor non-state. Dalam kerangka koseptual ini, kita dapat memamahi bahwa NU dan R20 ISORA absah mengeklaim diri sebagai aktor global.
Dalam praktiknya, NU dan R20 ISORA adalah satu di antara gerakan sosial keagamaan yang bersifat reaktual-reformatif. Sosiolog David Aberle (1966) mengidentifikasi 4 jenis gerakan sosial. Pembedaan ini berdasarkan dua hal. Pertama, apa yang ingin diubah oleh gerakan tersebut. Kedua, seberapa besar perubahan yang mereka inginkan. Keempat jenis gerakan ini adalah gerakan alternatif, redemtif, reformatif, dan revolusioner.
Gerakan seruan perdamaian NU dan R20 ISORA dapat dimasukkan dalam bagian ketiga. Bentuknya adalah menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk menguatkan dan meneguhkan kembali konsensus global. Tata kelola dunia harus dibangun berdasarkan peraturan dan konsesus bersama (rule based international order). Bukan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan (power based international order). Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam momentum peringatan 1 abadnya, NU menyeru adanya penguatan peran dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di tengah melemah dan biasnya peran PBB, NU menggalang konsolidasi. Masing-masing agamawan yang memegang otoritas di negara dan wilayahnya harus bergerak bersama. Upaya ini tentu membutuhkan komitmen bersama. Bertindak sedemikian hingga dan terpantau bersama. Tujuannya adalah menyadarkan kembali para aktor politik global. Bahwa tata kelola dunia harus diselesaikan dengan konsensus. Didasari pada peraturan bersama. Bukan siapa yang kuat, siapa yang berkuasa. Semoga dimudahkan.
Muhammad Hanifuddin, Dosen Ma’had Darus-Sunnah Jakarta dan Ketua LBM PCNU Tangerang Selatan
