Negara Wajib Hadir dan Berpihak ke Madrasah Swasta

Jakarta, NU Online Banten

Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan agar negara hadir dan berpihak pada madrasah swasta, terutama terkait sumber daya tenaga pendidik. “Kita tengah mengupayakan berbagai ikhtiar. Salah satunya dengan melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar merekonstruksi (peraturan). Negara wajibul kudu memberikan keberpihakan terhadap madrasah swasta, termasuk yang kita kelola,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LP Ma’arif NU 2024 dan Musyawarah Nasional (Munas) Pandu Ma’arif NU di Hotel Yuan Garden, Pasar Baru, Jakarta, Rabu (18/9/2024).


Ramdhani menjelaskan, jika ada masyarakat berinisiatif membuat lembaga pendidikan, maka perlu didukung negara dengan menghadirkan tenaga pendidik bermutu. Tetapi, menurutnya, guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) justru ditarik ke madrasah dan sekolah negeri. 


“Kita tengah memperjuangkan mandat yang diberikan oleh negara pada kita, membuat lembaga pendidikan merupakan bagian dari tugas warga negara. Seharusnya negara hadir, tetapi pada hari ini kita melihat kebijakan kebijakan negara kerap kali menganakemaskan madrasah dan sekolah negeri. PPPK misalnya orang-orang hebat yang kita kader sedemikian rupa kemudian PPPK ditarik ke madrasah negeri atau sekolah negeri,”  jelasnya.


Dalam kesempatan ini, dia juga mengapresiasi perkembangan LP Ma’arif NU dari pelosok negeri dan berbagai pulau dengan bentuk sapaan yang bermakna.  “Saya sungguh melihat perkembangan dari LP Ma'arif kita, dari pelosok negeri dari berbagai pulau pulau yang terasing kita sempat memberikan intervensi yang kecil tetapi bermakna betul. Kemudian menjadi episentrum peradaban pada wilayah itu dan itu cara kita untuk menyapa umat-umat Nahdlatul Ulama,” ungkapnya dilansir NU Online.


Ramdhani menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan ini adalah forum keakraban dalam sebuah format yang disebut dengan KISSS (koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi, dan simplikasi). Dia menambahkan, sinkronisasi berbagai program kerja dengan mengambil keunggulan dari budaya lokal merupakan hal yang penting dalam membangun lembaga pendidikan. (Mufidah Adzkia)