Ansor Cihara Ajak Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas
Lebak, NU Online Banten
Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cihara Dede Ilyana menyampaikan, politik uang merupakan usaha memperoleh kekuasaan dengan membeli dukungan dari pemilih.’’Dengan kata lain, perbuatan curang dalam pemilu yang hakikatnya sama dengan korupsi,’’ ujarnya saat dimintai pandangan terkait politik uang atau money politic pada penyelenggaraan Pemilu 2024, di kediamannya, Lebak Pari III, Lebak Peundeuy, Cihara, Lebak, Banten, Jumat (3/11/2023).
Menurutnya, biaya politik yang tinggi yang disebabkan oleh politik uang, sehingga banyak kandidat harus mengeluarkan dana yang besar untuk menduduki jabatan tertentu sehingga muncul keinginan untuk mengembalikan modal saat pencalonan tersebut ketika dia terpilih. ’’Karena praktik politik uang salah satunya mengurangi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, dan memperlambat pembangunan. Ketika yang dibahas itu uang, maka akan timbul yang namanya perhitungan," katanya kepada NU Online Banten (NUOB).
Dijelaskannya, praktik politik uang ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Penyelewengan kekuasaan dan juga penyelewengan mandat rakyat yang dilakukan politisi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan mengakibatkan rakyat menjadi korban karena hak-haknya sebagai warga negara terampas dan mencederai prinsip, kejujuran, serta keadilan dalam demokrasi.
’’Sebagai generasi muda, maka sudah selayaknya kita nyatakan tolak politik uang. Kemudian kita juga tidak melakukan penipuan diri dengan kebutuhan jangka pendek dan terlibat dalam kejahatan politik uang dengan menggadaikan hak asasi dan hak konstitusinal kita kepada sejumlah uang atau barang,’’ tegas Dede.
Kendati demikian, alumnus FISIP Universitas Setia Budhi Rangkasbitung ini mengajak kepada elemen masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. Pemilih yang cerdas adalah mereka dengan kesadaran memilih memiliki sikap kritis dan rasional pada pemilu ataupun pemilihan, yaitu memahami hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, memahami dan mengkritisi visi, misi dan program kerja para kandidat dan parpol serta tentu saja anti terhadap politik uang.
"Menjadi pemilih cerdas itu harus aktif mencari informasi tentang riwayat kandidat seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kemasyarakatan, riwayat perjuangan dan kepribadian dalam kehidupan kemasyarakatan," imbuhnya. (Mursyid Arifin)
