• logo nu online
Home Nasional Banten Raya Warta Keislaman Tokoh Khutbah Sejarah Opini Pesantren NU Preneur Ramadhan 2023
Kamis, 2 Mei 2024

Nasional

Lulus Sarjana Tak Wajib Skripsi, Ini Kata Ketua LPTNU Tangsel

Lulus Sarjana Tak Wajib Skripsi, Ini Kata Ketua LPTNU Tangsel
Ketua LPTNU Tangsel Muhammad Maksum (kiri belakang). (Foto: Dok UIN Jakarta)
Ketua LPTNU Tangsel Muhammad Maksum (kiri belakang). (Foto: Dok UIN Jakarta)

Bogor, NU Online Banten

Apa yang disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim terkait tugas akhir mahasiswa bisa berbentuk macam-macam, tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi, mengundang tanggapan. Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Tangerang Selatan Muhammad Maksum mengatakan, tugas akhir mahasiswa sebenarnya bisa dengan skripsi, laporan proyek kegiatan, magang, atau publikasi artikel.

 


Pilihan tugas akhir yang beragam, lanjutnya, membuka ruang mahasiswa yang memiliki kemampuan dan konsentrasi yang beragam. ’’Bagi mahasiswa yang menggeluti riset, maka skripsi dan publikasi ilmiah cocok,’’ imbuh dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu dihubungi NU Online Banten, Rabu (30/8/2023).

 


Sedangkan bagi mahasiswa yang lebih memilih dunia profesional, maka magang lebih pas. ’’Yang terpenting dari pilihan tersebut adalah penjaminan kualitas lulusan mahasiswa. Perguruan tinggi perlu menyiapkan perangkat dan regulasi untuk memastikan bahwa kualitas lulusan tetap terjamin ketika mahasiswa lulus baik melalui skripsi atau lainnya,’’ tegas Manajer Sertifikasi Bidang Ekonomi Syariah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI itu.

 


Lebih jauh dijelaskan, di beberapa kampus, tugas publikasi sudah dilaksanakan, bahkan ada yang menggabungkan tugas skripsi dan publikasi. ’’Mungkin hal tersebut dapat memberatkan mahasiswa,’’ terang Pak Maksum—sapaan akrabnya.

 


Intinya, imbuh pria yang konsen meneliti hukum Islam dan ekonomi Islam itu, penjaminan mutu lulusan pada tugas akhir tersebut dilakukan dari sisi proses atau isi dari tugas akhir yang dibebankan. Perguruan tinggi perlu menerjemahkan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dengan perangkat penjaminan yang memadai.

 


Sekadar diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelar Merdeka Belajar eps 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Pada kesempatan itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim merasa hari tersebut adalah hari yang sudah lama ditunggu baik dari sisi perguruan tinggi maupun dari sisi kementerian.

 


’’Hari ini kami ingin memenuhi janji kita kepada perguruan tinggi. Dulu itu banyak yang ngomong sama saya, kok mahasiswanya doang Mas Menteri yang dimerdekakan, perguruan tingginya sebagai institusi juga tidak dimerdekakan. Hari ini walaupun sedikit telat adalah jawaban dari pertanyaan itu, bapak ibu,’’ ujarnya seperti dikutip dari Youtube Kemendikbud, Selasa (29/08/2023).

 


Dia juga menyampaikan, perguruan tinggi yang dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi dan tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya ya. Tidak hanya skripsi tesis atau disertasi.

 


’’Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi. Tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project best di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa memilih,’’ jelas lulusan Sekolah Bisnis Universitas Harvard itu. (Singgih Aji Purnomo)


Nasional Terbaru