Dituding Terima Aliran Dana Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Ini Kata PBNU

Jakarta, NU Online Banten

Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gudfan Arif merespons tudingan adanya aliran dana dari PT Gag Nikel ke PBNU. "Itu tudingan yang sangat keji," kata pria yang akrab disapa Gus Gudfan itu di Jakarta, Jumat (13/6/2025) pagi.


Dia menegaskan, posisi Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi sebagai komisaris di PT Gag Nikel sebagai urusan pribadi. PBNU, katanya, sama sekali tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan pemerintah maupun swasta.


PT Gag bukan milik PBNU, tetapi salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Antam. "Kebetulan yang jadi salah satu komisaris itu adalah warga NU. Jadi tak ada kaitan sama sekali dengan PBNU," imbuhnya, dilansir NU Online.


Tudingan PBNU menerima aliran dana dari PT Gag Nikel dilontarkan akun Tiktok @tanpadusta. Unggahan itu menarasikan bahwa PBNU menerima aliran dana dari Ananda Tohpati yang oleh kalangan tertentu dikenal dengan nama Andes "Kancil". Akun itu menyebut, Ananda merupakan anak mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ananda disebutnya bertanggung jawab atas pengamanan dan pengawasan operasi dari lima perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat.


Sebagai imbalan dan pengawasan, kata akun itu, Andas mengumpulkan donasi Rp 55 miliar per bulan dari setiap perusahaan atau Rp 275 miliar per bulan (Rp 3,3 triliun per tahun). Uang itu, kata akun tersebut, disalurkan ke sejumlah jaringan, salah satunya ke PBNU. Donasi ini, kemudian dinarasikan diberikan melalui salah satu Gus Fahrur—sapaan KH Ahmad Fahrur Rozi.

Gus Fahrur juga membantah keras tuduhan itu. "Ini fitnah. Tidak ada sama sekali sumbangan ke PBNU. Saya jamin seribu persen hoaks," kata Gus Fahrur saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025) pagi. Menurutnya, ia sama sekali tak kenal dengan Ananda Tohpati itu. Bahkan, nama Ananda itu baru didengarnya.


Senada juga diungkapkan Gus Gudfan. PBNU sama sekali tak mengetahui sosok Andas itu. "Kami bisa buktikan dengan data kalau kami sama sekali tak pernah menerima aliran dana dari tambang mana pun," katanya.


Seperti diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/6/2025), empat tambang di Raja Ampat yang dicabut izinnya pemerintah mendapat izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah. Empat tambang itu adalah milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.


Hanya izin tambang berlabel kontrak karya (KK) yang tidak dicabut oleh pemerintah, tepatnya milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Antam. Pemberian izin tambang berupa IUP untuk empat perusahaan tersebut dilakukan di era izin tambang masih diberikan pemerintah daerah. Sedangkan izin tambang PT Gag Nikel dikeluarkan pemerintah pusat. Meski tambang milik PT Gag Nikel tidak dicabut, akan diawasi khusus.’’Diawasi habis,’’ imbuhnya seperti disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.


Izin tambang dicabut karena berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Selain itu, empat tambang itu berada di dalam Geopark atau Kawasan Wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan dikeluarkan sebelum adanya penerapan Geopark Raja Ampat.’’Pencabutan ini merupakan keputusan rapat terbatas dan saran dari pemerintah daerah,’’ imbuhnya.