Soal Pertambangan di Raja Ampat Ini Kata Ekonom Unusia

Tangerang Selatan, NU Online Banten

Praktik pertambangan di Raja Ampat mendapat sorotan. Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Muhammad Aras Prabowo mengkritik keras kebijakan yang abai terhadap dimensi ekologis dan spiritual. "Apa yang terjadi di Raja Ampat adalah contoh tragis ketika kepentingan ekonomi jangka pendek menyingkirkan prinsip kehati-hatian ekologis dan nilai-nilai spiritual. Negara seperti kehilangan kompas moral dan ekologisnya," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).


Menurut Aras, pendekatan pembangunan yang hanya bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan adalah pendekatan yang ketinggalan zaman. "Raja Ampat bukan sekadar aset geografis, tetapi zona sakral ekologis. Ia bukan tempat untuk dieksploitasi, melainkan untuk dilindungi dan diwariskan kepada generasi mendatang," terangnya seperti dalam rilis yang diterima NUOB.

Dia juga menyoroti bagaimana nilai-nilai adat dan spiritual masyarakat Papua terinjak oleh logika industri ekstraktif. "Dalam pandangan agama dan budaya manapun, merusak tanah suci demi keuntungan sesaat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahi dan tatanan kosmik. Ini bukan sekadar isu ekonomi, tapi juga moral," ungkapnya.


Pemerintah, lanjutnya, memang telah mengambil langkah dengan mencabut izin empat perusahaan tambang, setelah polemik yang berkepanjangan dan tekanan dari publik serta aktivis lingkungan. Namun, langkah ini dianggap belum cukup. "Jangan sampai kita mengulangi kesalahan masa lalu, di mana eksploitasi tambang meninggalkan kerusakan ekologis permanen yang tak bisa dipulihkan. Bila negara terus membiarkan kehancuran ini, maka Indonesia bukan sedang membangun masa depan, melainkan sedang menggali kubur ekologisnya sendiri," tuturnya.


Aras juga menyerukan agar negara hadir tidak hanya sebagai fasilitator investasi, tetapi sebagai pelindung nilai-nilai kehidupan yang luhur. "Jika ekonomi dibangun di atas reruntuhan ekologi dan peradaban adat, maka kita tidak sedang menuju kemajuan, tetapi justru sedang mempercepat kehancuran kolektif kita sebagai bangsa," pungkasnya.


Seperti diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/6/2025), empat tambang di Raja Ampat yang dicabut izinnya pemerintah mendapat izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah. Empat tambang itu adalah milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.


Hanya izin tambang berlabel kontrak karya (KK) yang tidak dicabut oleh pemerintah, tepatnya milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Antam. Pemberian izin tambang berupa IUP untuk empat perusahaan tersebut dilakukan di era izin tambang masih diberikan pemerintah daerah. Sedangkan izin tambang PT Gag Nikel dikeluarkan pemerintah pusat. Meski tambang milik PT Gag Nikel tidak dicabut, akan diawasi khusus.’’Diawasi habis,’’ imbuhnya seperti disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.


Izin tambang dicabut karena berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Selain itu, empat tambang itu berada di dalam Geopark atau Kawasan Wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan dikeluarkan sebelum adanya penerapan Geopark Raja Ampat.’’Pencabutan ini merupakan keputusan rapat terbatas kemarin dan saran dari pemerintah daerah,’’ imbuhnya.