NU-Muhammadiyah Harap Pilpres Kondusif, Tak Ada Pengerahan Massa

Banten, NU Online Banten

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berharap pemilihan presiden tetap kondusif hingga seluruh prosesnya selesai. Kedua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Islam Indonesia itu mendorong agar pemilihan presiden (pilpres) berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan sesuai asas pemilihan umum (pemilu) yang telah disepakati bersama.

“Kami gembira kampanye berjalan lancar, tak ada insiden yang mengganggu proses politik ini. Harapan kita tetap lancar sampai selesai, apa pun hasilnya kita terima,” kata Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat (9/2/2024) di Jakarta sebagaiman dilansir NU Online. 

Gus Ipul--sapaan akrab H Saifullah Yusuf--tidak memungkiri bahwa suhu politik memanas selama proses pilpres ini berjalan. Tetapi semua pihak bisa menempatkan diri dengan baik dan memaklumi sebagai bagian dari dinamika politik. Jika ada imbauan oleh sementara kalangan dan harapan agar pemilu bebas dari pelanggaran, Gus Ipul, melihat hal itu lumrah. "Saya sekian kali berkontestasi di pemilu dan selalu ada imbauan agar tidak ada kecurangan," katanya.

 

Instrumen yang ada, kata Gus Ipul, dapat digunakan oleh pihak yang tidak puas dengan jalan menempuh jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh konstitusi.

Senada, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, semua pihak harus menerima apa pun hasil pemilihan presiden sebagai hasil pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat.  Dia pun berpesan agar pihak yang menang maupun yang kalah bisa bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. “Yang menang jangan jumawa, yang kalah legawa, setelah Pemilu kembali bersatu,” ujarnya.
 

Menurutnya, akan bagus bila setelah pemilihan presiden ada proses rekonsiliasi dan akomodasi sehingga tidak ada istilah “the winner takes it all”, yang menang mengambil semuanya sementara yang kalah disingkirkan.  “Saya kira itu bukan bagian dari karakter dan sistem politik kita. Kita tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai yang oposisi. Semua adalah bagian dari pilar demokrasi Indonesia,” imbuhnya. 


Gus Ipul dan Mu’ti berharap tidak ada pihak yang mengerahkan massa manakala terjadi perselisihan hasil pemilihan presiden dan menyerahkannya pada mekanisme hukum. (*)