Beri Catatan Moderasi Beragama, Yayasan Cahaya Guru Nilai Perlu Penerapan Lintas Sektor
Jakarta, NU Online Banten
Direktur Yayasan Cahaya Guru Muhammad Mukhlisin menyampaikan moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama RI ini seperti sebuah vaksin. Berbeda halnya dengan obat yang menyembuhkan dan antivirus yang melemahkan. Moderasi beragama ini seperti sebuah vaksin yang mencegah individu dari paparan paham radikalisme dan ekstremisme.
“Moderasi beragama itu telah berhasil menjadi sebuah vaksin yang memperkuat imun kita supaya terhindar dari paparan radikalisme dan ekstremisme beragama,” terangnya pada Konferensi Pers Riset International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengenai ‘Praktik Moderasi Beragama di Lembaga Publik’, pada Rabu (14/6/2023) di Sadjoe Café and Resto, Tebet, Jakarta Selatan.
Mukhlisin menilai, angka kenaikan yang berpotensi terpapar itu naik sedikit. Diimbangi dengan angka toleransi naik cukup tinggi merujuk survei yang dilakukan oleh SETARA Institute. Meski hanya 10 persen dari 60 merambah ke angka 70 persen. Menurutnya program moderasi beragama ini perlu untuk diapresiasi.
“Jika kita melihat secara rinci angka yang toleran itu cukup tinggi, dari tahun 2016 ke tahun 2023 merujuk riset SETARA Institute. Saya amati, kenaikannya itu hanya 10 persen, dari 60 ke 70. Artinya kenaikan yang tinggi ini perlu kita apreasiasi. Karena bisa jadi akibat dari vaksin-vaksin ini,” ujar Mukhlisin.
Kendati begitu, ia memberikan catatan pada program moderasi beragama dan program kerja yang diluncurkan oleh pemerintah. Mewakili isu di sektor pendidikan. Ia menilai ada banyak vaksin sementara kementerian lain juga memiliki vaksin yang sama. Sehingga program kerja yang diluncurkan oleh pemerintah belum maksimal dan berkesinambungan penerapannya di masyarakat.
“Di Kemenag ada moderasi beragama, Di Kemendikbudristek ada kurikulum merdeka, kemudian di dalamnya ada profil pelajar Pancasila, belum lagi dari KPK mengenai pendidikan anti korupsi. Di Kementerian Lingkungan Hidup ada pendidikan Lingkungan, Komnas HAM punya pendidikan hak asasi manusia. serta Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan punya program sekolah ramah anak,” terang Muhklisin.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan semua program itu merupakan hal yang baik. Namun, kepada para perancang program kebijakan, perlu untuk dilakukan upaya merumuskan secara bersama-bersama di sektor lintas kementerian. Supaya program yang diluncurkan oleh pemerintah tidak menimbulkan kebingungan pada guru yang menerapkan nilai-nilai itu di sekolah.
“Semua itu baik, tapi perlu ada porsi yang tepat. Kalau tidak, ya akan terjadi kebingungan,” tukasnya.
Pewarta: Arfan
