Masyarakat Adat dan OAP Pondasi Masa Depan Pembangunan Papua Pasca 2024
Jakarta, NU Online Banten
Staff Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Inovasi dan Pendidikan Billy Mambrasar menyampaikan, pelaksanaan pembangunan di Papua tidak hanya sekedar pembangunan partisipatif. Akan tetapi, pada pelaksanaaannya juga didasari oleh basis Orang Asli Papua (OAP) yang mangadopsi nilai – nilai lokal dalam setiap aspek dan tahapan pembangunan.
“Siapapun presidennya OAP menjadi pondasi pembangunan Papua Kedepan,” ungkap Billy Mambrasar, dalam Serial Diskusi LP3ES Sketsa Masa Depan Pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca-Pemilu 2024, Rabu (30/08/2023).
“Seiring dengan pemekaran wilayah dan percepatan pembangunan di wilayah Papua, kedepan akan terjadi arus migrasi yang besar ditanah Papua. OAP perlu dilibatkan tidak hanya dalam perencanaan namun juga dalam pelaksanaan pembangunan sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi OAP,” tambah Billy.
Ia memaparkan, beberapa program inovatif yang telah dilakukan sebagai indikasi kesiapan generasi muda Papua untuk terlibat aktif dalam pembangunan di daerahnya. “Hari ini semakin banyak anak muda Papua yang berusaha dalam sektor pertanian, perdagangan dan ekonomi kreatif," terangnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar, ia menyebut pentingnya percepatan pembangunan yang bertumpu pada OAP. Hal itu didasari untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pada daerah yang sedang dibangun. Sehingga harus melibatkan peran pemerintah sipil yang efektif.
“Masalah mendasar di Papua itu persoalan ketidakadilan Hukum dan Ekonomi. Pembangunan ditanah Papua membutuhkan penyelenggaraan pemerintah sipil yang efektif sehingga pemekaran wilayah dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi OAP dan Non OAP,” terang Anum Siregar.
Menurut Anum, salah satu potret situasi terkini di Papua dimana dalam 2 tahun terakhir yaitu konflik dan aksi kekerasan yang meningkat dan terjadi di banyak tempat di tanah Papua dengan korban terbanyak berasal dari warga sipil.
“Selain kekerasan yang terus meningkat dan terjadi dalam ranah publik, tindakan refresif terhadap kebebasan berekspresi juga semakin meningkat terhadap yang berbeda pandangan dengan pemerintah,” ujar Anum Siregar.
Memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia
Sementara, Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Prof Cahyo Pamungkas menambahkan tingginya keanekaragaman dan pola-pola kebudayaan yang ada di tanah Papua. Sehingga faktor tersebut menyebabkan sulitnya melakukan generalisasi untuk seluruh Papua.
“Pembangunan di tanah Papua tidak mungkin dilaksanakan hanya dengan satu model pembangunan untuk seluruh Papua,” terang Prof. Cahyo Pamungkas.
Namun, ia sepakat jika kebudayaan menjadi media dalam pembangunan Papua dimana nilai-nilai lokal diterjemahkan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk adanya pengakuan terhadap komunitas adat beserta seluruh atutan-aturan, tradisi, pengetahuan dan sumber daya alamnya.
Prof Cahyo, menambahkan hal yang tidak kalah pentingnya yaitu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) OAP yang masih sangat rendah sehingga bisa bersaing dengan Non OAP.
Sebagaimana diketahui bersama meskipun program percepatan pembangunan sudah banyak dilakukan namun sketsa pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih cukup jauh tertinggal dari provinsi lainnya dimana angka kemiskinan tertinggi dan IPM teredah masih ditempati oleh provinsi Papua, Papua Barat dan NTT.
Selain mengulas tentang pembangunan di Papua, dalam paparannya Prof Cahyo Pamungkas juga menyampaikan data kekerasan di tanah Papua pada periode tahun 2016 sd 2021 dimana angka kekerasan terus mengalami peningkatan.
“Sebagian besar korban kekerasan ini berasal dari warga Sipil," tukas Prof Cahyo.
Pewarta: Arfan Effendi
