Temu Nasional Ribuan Gusdurian Hasilkan Lima Rekomendasi
Surabaya, NU Online Banten
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyampaikan, kekuasaan hari ini semakin terkonsentrasi di kalangan elit, sehingga mengakibatkan buntut panjang permasalahan di sektor lainnya. Kekuatan kapital mengental di berbagai bidang menyebabkan kepentingan rakyat terabaikan dan kelestarian alam tergadaikan.
“Oligarki menjadi sumber masalah bangsa yang harus kita koreksi. Penguatan demokrasi substansial menjadi solusi untuk mewujudkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik,” terangnya pada saat penutupan Temu Nasional (Tunas) Jaringan Gusdurian di Gedung Mudzdalifa Asrama Haji Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Ahad (16/10/2022).
Dalam agenda tahunan yang mengundang ribuan Gusdurian ini, Jaringan Gusdurian merekomendasikan lima poin besar dalam rumusan resolusi dan rekomendasi. Juga, ada lima belas poin turunan yang membahas tentang cara dan strategi yang akan dilakukan oleh Jaringan Gusdurian untuk mencapai resolusi dan rekomendasi yang dihasilkan.
Lima poin resolusi dan rekomendasi tersebut, kata Alisa, muncul karena latar belakang masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Pertama, desakan Jaringan Gusdurian pada pemerintah dan parlemen untuk memperluas ruang demokrasi.
Alissa Wahid menerangkan bahwa desakan ini, salah satunya bisa dilakukan dengan melakukan revisi berbagai regulasi yang kontraproduktif terhadap keadilan ekonomi dan jaminan ruang hidup yang setara, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja; serta kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti UU ITE.
Ia kemudian melanjutkan membacakan poin kedua resolusi dan rekomendasinya. “Kami mendesak pemerintah menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan dan pemenuhan hak-hak konstitusional dengan menuntaskan kasus HAM berat dan memulihkan hak-hak korban,“ kata Alissa.
Selain itu ia juga menambahkan, desakan tersebut di antaranya dengan memberantas korupsi dan menguatkan institusi KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman hingga mempercepat reformasi TNI, Polri, Kejaksaaan, dan Kehakiman.
ketiga, Jaringan Gusdurian mendesak kepada pemerintah untuk melakukan demokratisasi ekonomi yang inklusif, responsif gender dan penyandang disabilitas. Poin ini bisa dilakukan dengan tiga cara, dari memberikan perhatian yang lebih kuat kepada UMKM, melalui penguatan program inklusi keuangan dan akses pasar hingga mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.
“Keempat, kami berkomitmen mengawal pemilu 2024 untuk terwujudnya rekonfigurasi kekuasaan,” lanjut putri sulung Gus Dur tersebut.
Terkait komitmen mengawal pemilu 2024 ini, Jaringan Gusdurian berencana melakukannya dengan beberapa cara, di antaranya dengan melakukan pendidikan politik untuk mencegah maraknya praktik politik uang dan polarisasi sosial hingga mendesak parpol melakukan reformasi kepartaian menuju accountable programatic-based party.
Dihadapan ribuan Gusdurian, Alissa mengungkapkan bahwa Jaringan Gusdurian berkomitmen memperkuat konsolidasi masyarakat sipil untuk perimbangan oligarki kelompok elit.
“Hal ini dilakukan dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi kasus-kasus rakyat, serta membangun ruang-ruang dialog antar-elemen untuk memperkuat kohesi dan solidaritas sosial,” pungkas Alissa.
