Jakarta, NU Online Banten

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi tuntutan 17+8 yang diajukan mahasiswa dan sejumlah Koalisi Masyarakat Sipil yang harus diselesaikan Jumat (6/9/2025). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan enam poin. Keputusan itu diambil berdasarkan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. "DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025," kata Dasco saat konferensi pers menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Jumat (5/9/2025).


Dasco melanjutkan, pihaknya juga memoratorium kunjungan kerja (kunker) luar negeri, terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. "DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan; daya listrik dan jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," imbuhnya.


Dasco menyebutkan anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.


DPR, lanjut Dasco, akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. "Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, dan Pak Saan Mustopa dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal," ujar Dasco.


Adapun tuntutan yang disusun berjudul 17+8 Tuntutan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.  

2. Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya.

3. Batalkan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, termasuk fasilitas pensiun seumur hidup.  

4. Publikasikan rincian anggaran DPR secara transparan.  

5. Dorong pemeriksaan terhadap anggota DPR yang bermasalah.  

6. Berikan sanksi tegas kepada anggota DPR yang tidak etis.  

7. Partai politik diminta mengumumkan sikap berpihak pada rakyat.  

8. Adakan dialog publik antara DPR, mahasiswa, dan masyarakat sipil.  

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.  

10. Hentikan tindakan represif aparat kepolisian.

11. Proses hukum terhadap pelaku kekerasan aparat secara transparan.  

12. Pastikan TNI segera kembali ke barak.  

13. Terapkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri.  

14. Komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil di masa krisis demokrasi.   15. Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojol.

16. Ambil langkah darurat mencegah PHK masal.

17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

 

8 Tuntutan Jangka Panjang

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR

2. Laksanakan reformasi partai politik serta perkuat fungsi pengawasan eksekutif.

3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.

5. Lakukan reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.

6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.


Sementara itu, para mahasiswa dari berbagai organisasi berdialog langsung dengan jajaran pemerintah di Istana Negara, Kamis (4/9/2025) malam. Mereka menyampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.


Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPN Veteran Jakarta Kalep mengatakan, tuntutan dalam 17+8 harus bisa diimplementasikan segera oleh pemerintah. Dia juga mendesak pemerintah menegakkan supremasi sipil. "Kami juga meminta pemerintah baik yudikatif, eksekutif, legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak," ujarnya, dilansir NU Online.

Dia pun mengajak masyarakat mengawal tuntutan 17+8 beserta aspirasi lainnya. "Ini harus tetap kita kawal," imbuhnya.


Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap meminta pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan bentuk tim investigasi. "Kami juga dengan tegas menuntut dan menekan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim investigasi terkait dugaan makar," ujar Pasha dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam.


Di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Shofiyullah Cokro meminta para mahasiswa yang ditangkap dalam aksi demonstrasi segera dibebaskan. "Kita tidak takut untuk dipenjara akan tetapi yang kita takutkan Ibu Pertiwi menangis melihat tukang ojek, petani, mahasiswa, buruhnya justru dipenjara oleh negerinya sendiri," ujarnya.


Cokro juga meminta kepada kader PMII dan lainnya segera melaporkan daftar aktivis yang dipenjara. "Kepada kader-kader kita, sahabat, kawan-kawan yang masih menjalani proses itu silakan mendata di-report ke organisasi masing-masing untuk segera kita follow up kan," ujarnya.


Adapun Ketua PB HMI MPO Handy Muharram mendesak pemerintah segera mereformasi Polri sebagai komitmen penegakan supremasi sipil. "Pemerintah harus berkomitmen menegakkan supremasi sipil," jelasnya.


Sekadar diketahui, lebih dari 30 perwakilan mahasiswa hadir. Pertemuan itu berlangsung sekitar pukul 19.00 WIB yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Negara, Kamis (4/9/2025) malam.


Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah siap mendengarkan setiap aspirasi mahasiswa. “Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari semua pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa. Jangan terjebak istilah atau diksi, sampaikan saja secara terbuka,” tegasnya.


Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons tuntutan rakyat yang terangkum dalam 17+8, khususnya di sektor ekonomi yang menekankan pentingnya upah layak, pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal, dan dialog dengan serikat buruh.


Menurut Airlangga, pemerintah menempatkan isu tersebut sebagai prioritas. Dia menegaskan, langkah-langkah konkret sudah dipersiapkan untuk menjawab kegelisahan publik. “Mencegah PHK masal itu sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah. Dengan regulasi yang kita siapkan, beberapa industri di Jawa akan bisa menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja tambahan,” jelas Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025) dikutip NU Online melalui Youtube Sekretariat Presiden.


Untuk pekerja kontrak, ia menyebut fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tetap diberikan, termasuk kontrak khusus dengan jangka waktu satu tahun. Airlangga juga menegaskan komitmen membuka ruang dialog bersama serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan praktik outsourcing. "Kita memahami aspirasi itu dan tentu akan terus berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan," ujarnya.


Meski diterpa gelombang protes dan gejolak politik, Airlangga mengklaim kondisi ekonomi nasional relatif stabil. "Indikator secara makro masih baik. Pasca kejadian, stok market turunnya relatif tipis dan sudah rebound kembali. Rupiah juga stabil di 16.400," katanya. Inflasi, lanjutnya, terkendali di angka 2,31 persen, bahkan sempat terjadi deflasi. Kondisi ini, menurutnya, memberi peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kredit. (Suci Amaliyah, M Fathur Rohman, Rizky Imam Mukti)