Ketua Fraksi Sepakat Hentikan Tunjangan Perumahan Anggota DPR-Moratorium Kunker

Jakarta, NU Online Banten

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memimpin rapat bersama pimpinan DPR dan seluruh ketua fraksi partai politik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Pertemuan tersebut membahas agenda transformasi dan reformasi kelembagaan DPR agar lebih transparan dan sesuai dengan harapan rakyat. "Prinsipnya, kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun. Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR," kata Puan dikutip NU Online dari situs resmi DPR.


Dalam forum itu, telah disepakati sejumlah hal. "Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) bagi anggota dan komisi-komisi DPR," terangnya.
 

Puan menegaskan, DPR senantiasa terbuka terhadap kritik masyarakat dan siap melakukan evaluasi menyeluruh. Reformasi kelembagaan, menurutnya, akan terus berjalan dengan menjadikan aspirasi publik sebagai pijakan.

 

Rapat kali ini merupakan kelanjutan dari dialog DPR dengan perwakilan 16 organisasi mahasiswa yang digelar pada Rabu (3/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan terkait kondisi bangsa pascademonstrasi besar-besaran pada 28-31 Agustus 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan DPR selama menjalankan fungsi pengawasan maupun legislasi. "Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Dasco.


Menurutnya, reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan fokus pada transparansi dan efisiensi kerja. Dasco menambahkan, DPR juga membahas evaluasi gaji dan tunjangan anggota, moratorium kunjungan kerja, pembentukan tim investigasi terkait dugaan makar, serta percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. "Serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR," ungkapnya.


Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono juga merespons terkait aksi demonstrasi yang telah berlangsung beberapa hari. Ia menegaskan, DPR memiliki mekanisme untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Semua aspirasi itu wajib kita serap dan wajib kita temui, tapi juga ada prosesnya dan pengaturannya bagaimana dan kapan, untuk siapa yang menerima dan mendengar langsung," jelasnya, dilansir NU Online. (M Fathur Rohman)