Tangerang Selatan, NU Online Banten
KH Abdul Ghofur Maimoen mengatakan, Komisi Bahtsul Masail Maudhu’iyah (BMM) (tematik) pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023 membahas tiga isu. Gus Ghofur—sapaana akrabnya-- sebenarnya sebagai ketua steering committee, tapi harus mewakili komisi tersebut lantaran ketua Komisi BMM berhalangan.
Kepada wartawan di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023), Gus Ghofur menyampaikan pembahasan soal umat Islam menfasilitasi sesuatu yang secara agama tidak diperbolehkan, tapi secara hidup berbangsa dan bernegara, suatu yang niscaya. ’’Bicara rambu-rambunya, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Misalnya presiden atau siapa, menfasilitasi pendirian rumah ibadah nonmuslim, secara Islam bertentangan secara akidah. Tentu tidak hanya itu. Menyangkut banyak hal, di bidang sosial, perdagangan, dan lain sebagainya,’’ jelasnya.
Ditambahkan, tema yang dibahas, secara agama bertentangan tetapi dilindungi, karena negara ini harus melindungi elemen yang ada di negeri ini. Di Komisi BMM ini menyampaikan berbagai pendapat ulama. ’’Komisi BMM menyampaikan bahwa kehidupan bernegara seperti ini tidak bisa dihindari. hidup ya begitu,’’ imbuhnya.
Bahasan lainnya adalah tema relasi penguasa dan ulama, ini diangkat, lanjutnya, karena ada sebagian yang memandang ulama total masuk wilayah politik. ’’Sehingga tidak bisa dibedakan apakah dia politisi atau ulama, tetapi di sisi lain arus masyarakat, kalau ada ulama berdekatan umara dicap ulama su’, tidak baik. Ini bisa menyisir ke mana-mana. Komisi BMM menyampaikan hubungan ulama dan umara adalah komplementer. Kewajiban ulama mendampingi para penguasa. Sebaliknya kewajiban para penguasa adalah selalu konsultasi dengan para ulama ini,’’ tegasnya dalam kegiatan yang disiarkan oleh akun resmi NU Online via YouTube itu.
Bahasaan lain menyangkut batas orang yang melaksnakan haji dan umrah. Pertanyaan intinya adalah apa batasan miqat makani? ’’Indonesia di Yalamlam. Apakah ini murni berdasarkan nash, apa masuk wilayah ijtihad. Miqat ini ada nuansa nashnya atau nuansa ijtihadinya? Meski belum membahas spesifik bagaimana jamaah Indonesia yang miqatnya di Jeddah, apa ini menyalahi aturan apa tidak? Tetapi di BMM diputuskan wilayah seperti ini masuk pada wilayah ijtihad. Artinya kalau ada pernyataan bahwa (ihram) haji sampai di Jeddah masuk wilayah ijtihad,’’ ungkapnya dalam kegiatan yang disiarkan oleh akun resmi NU Online via YouTube itu.
Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2023 telah menyelesaikan pembahasan komisi-komisi yang ada. ’’Ada 3 komisi untuk konbes. Keorganisasian, program, dan rekomendasi. Sedangkan munas juga ada 3 komisi. Bahsul masail (BM) waqi’iyah, maudluiyah, dan qanuniyah,’’ ujarnya.
Dijelaskan, semua berhasil diselesaikan. Bahkan sudah mendekati finalisasi perumusan hasil. ’’Sesudah ini segera diselenggarakan sidang pleno pengesahan. Tapi kami tidak mengantisipasi perubahan-perubahan yang signifikan di dalam pleno pengesahan itu. Insyaallah nanti tinggal dibacakan dan tinggal mendapatkan persetujuan pleno sebagai syarat untuk menjadikannya sebagai keputusan munas dan konbes,’’ jelasnya, Selasa (19/9/2023)
Sekadar diketahui, pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 berlangsung Senin (18/9/2023) oleh Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Sekitar 1500 peserta hadir. Sedianya, kegiatan berlangsung hingga 20 September 2023. Hanya, kegiatan telah selesai dan ditutup pada Selasa (19/9/2023) petang di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Munas ini yang kali pertama di periodenya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Sedangkan konbes sudah kali kedua. Sebelumnya dilaksanakan tahun lalu.
Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan. ’’Untuk munas ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak,’’ terang pria asal Rembang, Jawa Tengah, itu.
Sedangkan konbes merupakan forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. (M Izzul Mutho)
