Paralegal Santri Tersertifikasi Wajib Membela Yang Lemah
Pekanbaru, NU Online Banten
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menggelar Pelatihan Paralegal Santri.
Bekerja sama dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pelatihan mengusung tema ‘Tegakkan Yang Adil Untuk Semua’ yang diselenggarakan pada 27-28 Maret 2021 yang lalu.
Salah satu hasilnya adalah tujuh kader Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Cabang Pekanbaru sah menjadi Paralegal Tersertifikasi setelah mengikuti Pelatihan Paralegal Santri LBH PP (Pengurus Pusat) Ansor.
Salah satu peserta pelatihan yang dinyatakan kompetensi dan Lulus Sebagai Paralegal adalah Auzanul Fikri.
Kepada awak media, Auzanul Fikri mengungkapkan rasa bangga ikut terpilih untuk mengikuti pelatihan tersebut. Tak hanya itu, dari pelatihan ini Auzanul mendapatkan ilmu advokasi hukum dan ilmu hukum.
Ia berharap bisa melakukan pendampingan perkara hukum, yang selanjutnya bisa diaplikasikan untuk menegakkan keadilan.
“Saya siap memperjuangkan hak para pencari keadilan dan membela yg benar,” Ujarnya
Ketua LBH Ansor Pekanbaru Raja Inal Dalimunthe saat dikonfirmasi via Whatsapp mengatakan sejauh ini LBH Ansor Pekanbaru sudah hadir untuk memberikan bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi.
Melalui pelatihan ini, Raja Inal sangat bersyukur dan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan. Serta berharap kepada kader-kader calon advokat pemberi bantuan hukum agar khidmat untuk para pencari keadilan. Dan menyebut juga akan membuat acara yang serupa ditingkat Cabang kota Pekanbaru. Kamis (07/10/21)
“Selain itu, LBH Ansor merupakan OBH yang paling Banyak Memiliki Paralegal Tersertifikasi Secara Nasional,” Ujar Ketua LBH ANSOR Pekanbaru Raja Inal Dalimunte.
Ketua Pimpinan Pusat LBH Ansor Abdul Qodir menyebut, bahwa ada 305 Orang Paralegal se- Indonesia yang sudah tersertifikasi. Sertifikat Lulus Paralegal tersebut juga ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHN di Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021.
Kontributor : Yudhi Permana
Editor : Arfan Effendi
