Raih 96 Juta Lebih Suara, KPU Umumkan Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024
Banten, NU Online Banten
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasil Pilpres 2024 tersebut tertuang dalam berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung KPU usai merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno di Jakarta, Rabu (20/3/2024). Dengan demikian, KPU menyatakan pasangan calon Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.
Pengumuman disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024). "Jumlah suara sah calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara,’’ ujarnya.
Jumlah suara sah pasangan nomor urut dua, calon presiden dan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, lanjutnya, sebanyak 96.214.691. Dan jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Prabowo dan Muhammad Mahfud Md sebanyak 27.040.878.
Total keseluruhan suara sah nasional sebanyak 164.227.475. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Pasangan Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi. Sedangkan pasangan Anies-Muhaimin unggul di 2 provinsi lainnya.
Sedangkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, Rabu (20/3/2024), PDIP meraih suara sebanyak 25.387.279 (16,72 persen). Disusul Partai Golkar dengan mendapat 23.208.654 suara (15,28 persen) dan Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara (13,22 persen). Hasil pileg tersebut ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Tahun 2024. Hasil tersebut terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN. Total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.631 suara.
Dengan hasil tersebut, PDIP berhasil mencatat hattrick sebagai partai politik pemenang pemilu. PDIP menjadi peraih suara terbanyak sejak Pemilu 2014, 2019 dan 2024. Adapun partai lainnya, PKB 16.115.655 suara (10,61 persen), Partai NasDem 14.660.516 suara (9,65 persen), Partai Buruh 972.910 suara (0,64 persen), Partai Gelora 1.281.991 suara (0,84 persen), PKS 12.781.353 suara (8,42 persen), dan PKN 326.800 suara (0,21 persen). Lalu Partai Hanura 1.094.588 suara (0,72 persen), Partai Garda 406.883 suara (0,26 persen), PAN 10.984.003 suara (7,23 persen), PBB 484.486 suara (0,31 persen), Partai Demokrat 11.283.160 suara (7,43 persen), PSI 4.260.169 suara (2,80 persen), Partai Perindo 1.955.154 suara (1,28 persen), PPP 5.878.777 suara (3,87 persen), dan Partai Ummat:642.545 suara (0,42 persen).
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Ulil Abshar Abdalla mengatakan, dengan diumumkannya rekapitulasi resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dia berharap bangsa Indonesia bisa menyambutnya dengan kegembiraan.
"Dengan pengumuman itu berarti sudah bisa disimpulkan pemenang resminya, karena kita kan menunggu pengumuman resmi. Jadi kemarin kan baru quick count, baru rekapitulasi elektronik yang semua masih belum resmi," ujarnya kepada NU Online ditemui di Perpustakaan PBNU, Senin (18/3/2024).
Gus Ulil—sapaan H Ulil Abshar Abdalla—menambahkan, dengan diumumkannya penghitungan resmi Pemilu 2024 oleh KPU, maka sudah sampai di ujung rangkaian pemilu, baik pilpres maupun pileg. Dia pun berharap pengumuman ini bisa membuat bangsa Indonesia bersatu kembali tanpa mempermasalahkan pilihan politik selama pemilu. "Bagi saya sudah selesai, game is over, permainan sudah selesai. Jadi mari kita kembali hidup normal, bersaudara, bersahabat seperti semula," imbuhnya.
Dia menegaskan, tugas masyarakat saat ini adalah mengontrol presiden dan wakil presiden yang terpilih. Menurutnya, presiden dan wakil presiden untuk semua golongan, bukan hanya golongan tertentu. "Tentu saja masih terbuka kemungkinan untuk melakukan keberatan di MK (Mahkamah Konstitusi), dan itu juga sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Silakan saja, siapa pun yang ingin melakukan itu, dan memang sudah selayaknya kalau dilihat ada kecurangan ya tinggal dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan apa pun nanti keputusannya, keputusan MK adalah keputusan final," terangnya. (M Izzul Mutho)
