Tantangan Indonesia Wujudkan Tata Kelola Energi Berkelanjutan

Jakarta, NU Online Banten

Sebagaimana desain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045. Indonesia diharapkan bisa melepas diri dari Middle Income Trap, pada saat memasuki era industrialisasi yang membutuhkan transisi energi yang besar. Namun, ditengah upaya melakukan transisi energi, sejumlah permasalahan tatakelola energi pun belum diimplementasikan dengan baik.

 

Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menyampaikan, Indeks Keterbukaan Informasi Badan Publik di Indonesia masih belum cukup baik. Dalam aspek transparasi, partisipasi publik dan akuntabilitas 372 badan publik ke publik masih dengan nilai Sedang.

 

Hal ini menurut Donny, berimplikasi pada keberlanjutan tata kelola energi yang ditandai dengan masih rendahnya pencapaian target Bauran Energi yang terkendala oleh sosial dan politik 

 

“Proyek-proyek energi terbarukan terkadang menghadapi resistensi sosial atau masalah politik yang dapat memperlambat atau menghentikan proyek-proyek tersebut” ujar Donny Yoesgiantoro pada saat diskusi Sketsa Masa Depan Tata Kelola Energi Pasca-Pemilu 2024, Rabu 11 Oktober 2023 secara daring.

 

Penulis buku Kebijakan Energi Lingkungan ini menambahkan, beberapa kendala lainnya yaitu Batubara masih menjadi sumber energi utama, masalah keuangan dan permodalan, harga energi fosil yang rendah, perubahan kebijakan dan regulasi, dan keterbatasan fasilitas penyimpanan energi. 

 

Terkait dengan resistensi sosial ini, dalam kesempatan yang sama, Koordinator Jatam Melky Nahar menyampaikan situasi sekarang ini tren kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga cenderung meningkat dimana negara menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat. 

 

“Meskipun geotermal diyakini sebagai sumber energi yang ramah lingkungan namun pihaknya menemukan fakta cara kerja geothermal menjadi malapetaka bagi warga di sekitar lokasi," ujar Melky Nahar

 

Melky Nahar menambahkan salah satu ancaman serius yang hadapi warga saat ini terkait ketersediaan pangan karena alih fungsi lahan salah satunya karena ijin tambang. Ruang pangan warga di okuvasi untuk perluasan wilayah operasi tambang. 

 

“Dari fakta yang terjadi saat ini, kedepan konflik kepentingan yang sangat besar dengan mengorbankan warga akan cenderung tinggi. Kami pesimis dengan capres /cawapres yang ada saat ini akan terbebas dari kepentingan industri ekstraktif,” tutup Melky Nahar. 

 

Pewarta: Arfan Effendi