Di Indonesia, pendidikan sering terombang-ambing bagai gelombang air laut yang beberapa hari ini membuat ketidakpastian perjalanan penyebrangan dari pelabuhan Merak – Bakauheni juga sebaliknya antara dipandang sebagai investasi yang sangat diperlukan untuk pembangunan masa depan dan beban keuangan bagi keluarga dan negara. Perdebatan ini menjadi sangat mendesak di negara dengan kesenjangan ekonomi yang luas dan populasi pemuda yang terus bertambah.

Sementara itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro Menteri Diktisaintek mengingatkan jika negara mau punya talentanya bagus dari pendidikan tinggi dan inovasi yang berkualitas, negara harus memandang pendidikan sebagai investasi. Sebab, pendidikan itu bukan biaya, melainkan investasi (baca Kompas artikel berjudul Menteri Satryo: Pendidikan Itu Bukan Biaya, melainkan Investasi). Ketika Indonesia berusaha untuk memantapkan dirinya sebagai pemain global, muncul pertanyaan: Apakah pendidikan di Indonesia merupakan investasi atau hanya biaya?

 

Janji Pendidikan sebagai Investasi

Peran pendidikan sebagai investasi didokumentasikan dengan baik secara global. Bagi Indonesia, potensi pengembalian investasi sangat signifikan. Menurut Bank Dunia, setiap tahun tambahan sekolah meningkatkan pendapatan individu rata-rata sekitar 8%. Dalam konteks yang lebih luas, tenaga kerja yang terdidik berkontribusi pada produktivitas nasional, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

 

Pemerintah Indonesia menyadari potensi ini. APBN tahunan secara konsisten mengalokasikan setidaknya 20% untuk pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Untuk tahun 2023, ini diterjemahkan menjadi sekitar Rp 612 triliun, menjadikannya salah satu sektor terbesar dalam belanja pemerintah.

 

Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan bagi siswa yang kurang beruntung secara ekonomi, memperkuat gagasan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.

 

Beban Biaya Pendidikan

Namun, meskipun pendanaan publik sangat besar, beban keuangan keluarga tetap signifikan. Sebuah laporan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa rumah tangga menghabiskan 10% dari pendapatan mereka untuk pendidikan, angka yang lebih tinggi untuk keluarga berpenghasilan rendah. Terlepas dari inisiatif seperti sekolah gratis untuk pendidikan dasar dan menengah negeri, biaya tersembunyi seperti seragam, buku, transportasi, dan les privat bertambah. Untuk pendidikan tinggi, biaya kuliah bisa menjadi penghalang, membatasi akses bagi banyak siswa.

 

Laporan UNESCO tahun 2023 menyoroti tingkat putus sekolah yang terus-menerus di Indonesia, terutama di tingkat sekolah menengah. Hambatan ekonomi adalah alasan utama, di samping masalah seperti aksesibilitas di daerah pedesaan. Tingkat putus sekolah ini berkontribusi pada masalah yang lebih luas: pada tahun 2024, lebih dari 55% angkatan kerja Indonesia hanya memiliki pendidikan dasar atau menengah pertama, menurut data BPS.

 

Pengembalian Ekonomi vs. Biaya Langsung

Pendidikan tidak dapat disangkal menawarkan manfaat ekonomi jangka panjang, tetapi pengembalian ini tidak langsung, menciptakan ketegangan antara memandang pendidikan sebagai investasi dan sebagai biaya.

 

Misalnya, laporan Bank Dunia 2024 tentang pembiayaan pendidikan menyoroti bahwa meskipun pengeluaran pendidikan global meningkat, alokasi dan pemanfaatan yang efisien tetap menjadi tantangan. Indonesia tidak terkecuali; Kesenjangan dalam distribusi sumber daya berarti sekolah perkotaan sering mengungguli sekolah pedesaan, memperlebar ketimpangan pendidikan.

 

Program seperti Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan peningkatan kualitas guru. Namun, menerapkan reformasi semacam itu membutuhkan pendanaan dan koordinasi yang signifikan, yang membuat beberapa orang mempertanyakan efektivitas biayanya.

 

Implikasi Pendidikan yang Lebih Luas

Di luar pertimbangan ekonomi, peran pendidikan dalam mendorong pembangunan masyarakat tidak dapat dilebih-lebihkan. Individu yang berpendidikan lebih cenderung terlibat dalam kegiatan sipil, mendukung pemerintahan demokratis, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Laporan UNESCO tahun 2024 menekankan bahwa setiap tahun tambahan pendidikan mengurangi kemungkinan pernikahan dini dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, faktor penting bagi pembangunan sosial-ekonomi Indonesia.

 

Di Indonesia, pendidikan juga memainkan peran penting dalam melestarikan warisan budaya dan membina persatuan dalam masyarakat yang beragam. Dengan lebih dari 700 bahasa dan kelompok etnis, sistem sekolah berfungsi sebagai kekuatan pemersatu, mempromosikan identitas nasional dan saling pengertian. Dengan demikian, manfaat pendidikan jauh melampaui keuntungan ekonomi, memperkuat nilainya sebagai investasi.

 

Menyeimbangkan Investasi dan Biaya

Untuk memaksimalkan pengembalian belanja pendidikan, Indonesia harus mengatasi inefisiensi dan ketidaksetaraan dalam sistem. Kebijakan harus memprioritaskan akses yang adil, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan di daerah pedesaan dan terpencil. Platform pembelajaran digital, misalnya, telah menunjukkan janji dalam menjembatani kesenjangan, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19. 

 

Selain itu, keterlibatan sektor swasta dapat meringankan beberapa tekanan keuangan pada pemerintah. Kemitraan publik-swasta dalam pendidikan kejuruan, misalnya, telah berhasil mempersiapkan siswa untuk keterampilan khusus industri di negara-negara seperti Jerman dan Singapura. Indonesia dapat mengadopsi model serupa untuk meningkatkan kemampuan kerja dan relevansi ekonomi.

 

Terakhir, menumbuhkan budaya belajar seumur hidup sangat penting. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi dan kecerdasan buatan, tenaga kerja masa depan harus terus beradaptasi. Investasi dalam pendidikan orang dewasa dan pengembangan keterampilan akan memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif di panggung global.

 

Walhasil, perspektif ganda pendidikan di Indonesia merupakan investasi sekaligus biaya. Sementara manfaat ekonomi dan sosialnya membenarkan pengeluaran, beban keuangan langsung pada keluarga dan negara tidak dapat diabaikan. Mencapai keseimbangan membutuhkan implementasi kebijakan yang efisien, model pembiayaan yang inovatif, dan komitmen untuk akses yang adil. Dengan melihat pendidikan sebagai investasi, Indonesia dapat membuka potensi penuhnya, mengubah tantangan menjadi peluang dan membuka jalan bagi pembangunan berkelanjutan.

Wallahu a’lam bis shawab

 

Singgih Aji Purnomo, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Amanah Al-Gontory, Jurnalis NU Online Banten