Tangerang Selatan, NU Online Banten
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2023 telah usai beberapa hari lalu. Kegiatan yang pembukaan dilakukan di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur oleh Presiden Joko Widodo, Senin (18/9/2023) akhirnya berlangsung dua hari. Penutupan berlangsung di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023) petang.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, sekitar 1500 peserta hadir. Saat ditanya wartawan di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023) terkait hubungan ulama dan umara, Gus Yahya—sapaan akrabnya---mengatakan, dalam bahtsul masail maudluiyah, pembahasan menyangkut norma-norma hubungan ulama dan umara.
’’Hubungannya bersifat sinergis. Tidak ada bahasan bolehnya ulama jadi umara. Itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu di-adress secara normatif. Karena sudah jelas bahwa setiap warga negara punya hak untuk itu. Pedagang boleh jadi calon (presiden), tentu ulama boleh jadi calon,’’ terang pria asal Rembang, Jawa Tengah tersebut.
Khusus ketua umum (ketum) PBNU, lanjut pria yang pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Krapyak, Jogjakarta, itu, normanya sebelum menjadi calon harus mundur. Tidak boleh menjadi calon dalam status sebagai ketum PBNU.
’’Ini bukan bahtsul masail, tapi soal AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga). Memang AD/ART ada larangan menjadi calon atau jabatan politik apa pun dalam status mandataris muktamar atau konferensi. Bukan hanya calon presiden. Saya jadi calon DPR tidak boleh, calon camat juga tidak boleh. Kalau jadi calon, harus bukan ketum lagi,’’ tegasnya dalam kegiatan yang disiarkan oleh akun resmi NU Online via YouTube itu.
Pada kesempatan itu, putra almarhum KH Cholil Bisri itu juga menjawab pertanyaan media terkait apa ada arahan dari PBNU untuk para kiai terkait Pemilu 2024? ’’Kiai kok diarahkan, malah (kiai) yang mengarahkan. Sudah tahu betul hak, wewenang, risiko, baik dalam parameter agama maupun organisasi. Selama ini tidak ada klaim atas organisasi,’’ ungkapnya.
Dia juga menegaskan bahwa tidak sama sekali bahwa NU tidak berpolitik. Karena peran politik bagi NU itu niscaya, mengingat basis NU demikian besar pasti punya signifikansi politik, tidak mungkin tidak. ’’PBNU dan NU bertanggung jawab menyumbangkan secara konstruktif kemaslahatan pada umumnya. Bukan politik coblos mencoblos, tapi politik kebangsaan, kemaslahan bersama, dan kemanusiaan,’’ jelas kiai yang pernah mengemban sebagai katib ‘aam PBNU itu.
Sekadar diketahui, munas ini adalah yang kali pertama di periode Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Sedangkan konbes sudah kali kedua. Sebelumnya dilaksanakan tahun lalu. Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan. ’’Untuk munas ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak,’’ terang pria asal Rembang, Jawa Tengah, itu.
Sedangkan konbes merupakan forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri.
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2023 telah menyelesaikan pembahasan komisi-komisi yang ada. ’’Ada 3 komisi untuk konbes. Keorganisasian, program, dan rekomendasi. Sedangkan munas juga ada 3 komisi. Bahsul masail (BM) waqi’iyah, maudluiyah, dan qanuniyah,’’ ujarnya. (M Izzul Mutho)
