NU Berpolitik Berdasarkan Nilai, soal Rempang, Pemerintah Harus Dengar Aspirasi Masyarakat
Tangerang Selatan, NU Online Banten
Ketua Komisi Rekomendasi KH Ulil Abshar Abdalla menjelaskan, ada tiga rekomendasi penting yang perlu disampaikan terkait Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2023.
Dijelaskan, terkait situasi saat ini, pemilu presiden dan legislatif tahun depan, inti rekomendasi adalah NU tidak tertarik terlibat dalam politik dukung mendukung. ’’Bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. NU berpolitik berdasarkan nilai. Bagi NU yang terpenting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung, tapi nilai apa yang hendak diperjuangkan. Politik didasarkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan. Ini rekomendasi terkait politik elektoral atau pemilu mendatang,’’ ujarnya kepada wartawan di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Dalam rekomendasi ini juga diputuskan beberapa pedoman berpolitik bagi warga NU. Merujuk Muktamar NU 1989 di Krapyak, Jogjakarta, dirumuskan 9 berpedoman politik warga NU. Meliputi politik bagi NU adalah keterlibatan negara dalam bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara; berpolitik harus didasarkan wawasan kebangsaan dan bernegara untuk menjaga keutuhan bangsa; berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama; dan berpolitik harus diselengggarakan dengan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah
Kemudian berpolitik harus diselenggarakan kejujuran didasari moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang disepakati; berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya; dan berpolitik dengan alasan apa pun tidak boleh mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa.
Lalu perbedaan aspirasi politik di kalangan Nahdliyin haruslah berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, dan saling menghargai satu sama lain serta politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah begitu rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak boleh bersifat melulu dikuasai pemerintah dan mengabaikan aspirasi masyarakat. Melainkan bersifat dua arah dan timbal balik.
Sedangkan terkait yang berkembang di negeri ini, terutama Rempang, Batam, lanjut ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, PBNU sudah mengeluarkan pernyataan sikap beberapa waktu lalu. ’’Saya ingin mengulang beberapa poin penting. Sikap kita adalah pertama, penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. Pada akhirnya pembangunan adalah sarana saja, yang menjadi tujuan adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia haruslah menjadi pertimbangan pokok. Ketiga, mendorong semua pihak untuk cooling down, baik pemerintah maupun masyarakat,’’ terangnya.
Sementara itu, pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga kepentingan investasi tidak mengorbankan hak rakyat kecil. ’’Terakhir ini imbuan kita, mengajak rakyat di Rempang untuk bersabar dan terus berdoa kepada Allah agar bisa dicapai solusi terbaik dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak, terutama masyarakat,’’ tambahnya.
Adapun terkait pengelolan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Ada masalah yang serius dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Pengelolaan SDA dilaksanakan dengan cara mengabaikan aspirasi publik dan masyarakat. Oleh karen itu, PBNU mendorong agar pemerintah dan pihak-pihak yang lain berusaha mencapai konsensus nasional dalam pengelolan SDA. Konsensus ini harus melibatkan semua pihak di dalam menentukan arah yang adil dan maslahat bagi semua pihak. ’’Tidak boleh pengelolaan SDA hanya didekte oleh satu kelompok saja, terutama kelompok yang menjadi penguasa modal,’’ tegas pria asal Pati, Jawa Tengah, itu.
Rekomndasi terakhir, lanjutnya, terkait masalah global. Adanya konflik, polarisasi kebenciaan yang makin menguat di seluruh kawasan di dunia terkait adanya politik populisme. Dalam hal ini PBNU mengusulkan dua hal. Agama harus menjadi solusi bagi problem-problem global. Agar agama bisa menjadi solusi problem global ini agama harus melakukan kritik diri karena ada pemahaman keagaman yang menimbulkan konflik benturan identitas antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.
’’Sebelum agama sebagai sumber solusi masalah dunia agama harus melakukan pemahaman ulang terhadap ajaran-ajarannya, pemahaman-pemahamannya, tafsir-tafsirnya, sehingga sesuai dengan kondisi sekarang. Dengan begitu agama akan memperoleh kepercayaan publik sebagai sumber solusi bagi masalah global,’’ pungkasnya dalam kegiatan yang disiarkan oleh akun resmi NU Online via YouTube itu.
Sebelumnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2023 telah menyelesaikan pembahasan komisi-komisi yang ada. ’’Ada 3 komisi untuk konbes. Keorganisasian, program, dan rekomendasi. Sedangkan munas juga ada 3 komisi. Bahsul masail (BM) waqi’iyah, maudluiyah, dan qanuniyah,’’ ujarnya.
Dijelaskan, semua berhasil diselesaikan. Bahkan sudah mendekati finalisasi perumusan hasil. ’’Sesudah ini segera diselenggarakan sidang pleno pengesahan. Tapi kami tidak mengantisipasi perubahan-perubahan yang signifikan di dalam pleno pengesahan itu. Insyaallah nanti tinggal dibacakan dan tinggal mendapatkan persetujuan pleno sebagai syarat untuk menjadikannya sebagai keputusan munas dan konbes,’’ jelasnya, Selasa (19/9/2023)
Sekadar diketahui, pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 berlangsung Senin (18/9/2023) oleh Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Sekitar 1500 peserta hadir. Sedianya, kegiatan berlangsung hingga 20 September 2023. Hanya, kegiatan telah selesai dan ditutup pada Selasa (19/9/2023) petang di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Munas ini yang kali pertama di periodenya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Sedangkan konbes sudah kali kedua. Sebelumnya dilaksanakan tahun lalu.
Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan. ’’Untuk munas ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak,’’ terang pria asal Rembang, Jawa Tengah, itu.
Sedangkan konbes merupakan forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di seluruh Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. (M Izzul Mutho)
